Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyiapkan dua skenario penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), salah satunya melalui anak usaha Jiwasraya Putra. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebutkan, Asuransi Jiwasraya akan diselamatkan oleh anak usaha yang baru dibentuk yakni Jiwasraya Putra.
Menurut Wimboh, Jiwasraya Putra sudah diberikan konsesi untuk menangani asuransi beberapa perusahaan BUMN. "Jiwasraya Putra akan menarik investor karena ini bisnisnya sudah ada sehingga dari hasil itu nanti bisa untuk top up cashflow (menambah kas)," katanya di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.
Menurut dia, cara tersebut merupakan satu dari dua skenario penyelamatan asuransi BUMN tersebut yang saat ini mengalami kesulitan kas dalam membayar klaim nasabahnya. Wimboh berharap upaya tersebut bisa mengatasi kesulitan modal bagi Jiwasraya dalam jangka pendek.
Skenario kedua, kata Wimboh, untuk mencari solusi jangka panjang yang sedang dibicarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Ia mengharapkan ada program jangka menengah panjang yang untuk memperkuat bisnis Jiwasraya.
Kasus Jiwasraya bisa memberikan dampak sistematis terhadap pasar keuangan
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih tetap berpegang pada tiga opsi untuk penyelamatan Jiwasraya. "Masih tetap sama," katanya usai menjadi keynote speaker pada seminar Business Challenge 2020 di Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
Adapun, ketiga opsi tersebut adalah pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra, reasuransi dukungan modal (financial reinsurance), serta penerbitan mandatory convertible bond (MCB) atau subdebt kepada holding. Namun, Suahasil belum bisa merinci opsi apa yang bakal dipakai pemerintah guna menyelamatkan Jiwasraya. "Belum tahu, masih dibahas," kata Suahasil.
Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI mengatakan kondisi yang terjadi pada Jiwasraya dapat memberikan dampak sistematik terhadap pasar keuangan terutama asuransi. Kepercayaan nasabah harus tetap terjaga untuk terwujudnya visi Presiden Jokowi dalam meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment).
Menurut Dito, iklim investasi harus harus didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pasar keuangan dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus banyak belajar dari kasus ini untuk menghindari dampak sistemik," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Persoalan Jiwasraya mulai mengemuka pada Oktober 2018 saat ada laporan dari nasabah yang membuat perusahaan BUMN itu terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo itu terdapat di produk bancassurance yang nilainya mencapai Rp 802 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Tohir untuk menuntaskan persoalan yang dialami Asuransi Jiwasraya yang dikhawatirkan mengalami kesulitan likuiditas sehingga berpotensi gagal bayar. “Mengenai masalah Jiwasraya, saya kira akan diselesaikan Menteri BUMN,” kata Presiden Joko Widodo saat acara makan siang bersama wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 Desember 2019.[]
Baca Juga:
