Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi kompleksitas masalah, tak hanya menyangkut terganggunya kesehatan finansial. Menurut Budi Purnomo Karjodihardjo, Direktur RESTRAT, banyaknya masalah besar yang dihadapi Jiwasraya, akan menggerus reputasi dan citra badan usaha milik negara (BUMN) itu. "Ada beberapa masalah besar yang menunggu solusi menyangkut korporasi," kata Budi yang memimpin lembaga khusus menangani manajemen reputasi, khususnya restorasi citra itu kepada Tagar di Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
Budi menyebutkan, masalah besar pertama yang dihadapi Jiwasraya terkait urusan dengan nasabah. Seperti diketahui, enam nasabah menggugat Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan ingkar janji menyelesaikan kewajibannya (wanprestasi). Gugatan tersebut telah terdaftar di pengadilan sejak tanggal 27 Oktober 2019.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makmur, membenarkan adanya gugatan tersebut sebagai yang terpapar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada situs resmi PN Jakpus. Pihak manajemen Jiwasraya mengatakan ada 17.000 pemegang polis produk JS Saving Plan. Adapun total pemegang polis Jiwasraya mencapai tujuh juta.
Budi mengatakan sulit dibayangkan jika semua nasabah berbondong-bondong melakukan aksi hukum, ataupun aksi massa. Tentu tidak hanya akan sangat menggangu Jiwasraya, namun juga bisa menjadi masalah tersendiri bagi Jakarta dan Indonesia.
Masalah besar kedua terkait dengan Kejaksaan Agung soal dugaan kecurangan (fraud) dalam manajemen Jiwasraya. Manajemen Jiwasraya langsung bergerak dengan melaporkan langsung ke Kejaksaan Agung.
Ketiga, urusan dengan Kementerian BUMN. Budi mengutip pernyataan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman yang menegaskan bahwa sampai saat ini persoalan Jiwasraya sama sekali tidak dibahas di internal Kepresidenan. Hal ini, menjadi kewenangan penuh Menteri BUMN Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Instagram/@erickthohir)
Menurut Budi, masih banyak persoalan utama dan ataupun sekunder yang harus dihadapi Jiwasraya. "Namun, jika hubungan dengan tiga pihak yang terkait dengan masalah ini berjalan baik, setidaknya bisa mengurangi beban dan persoalan manajemen Jiwasraya (asalkan tidak terlibat dengan masalah hukum)," jelasnya.
Suara Nasabah
Menangani berita negatif, menurutnya, yang harus dicermati adalah suara nasabah yang perlu dikelola dengan baik agar semakin menguatkan manajemen yang sedang berikhtiar keras melakukan restrukturisasi untuk penyelamatan usaha. Harus ada informasi dan progress report dari upaya-upaya yang dilakukan manajemen.
"Selain itu juga harus ada saluran informasi yang bisa menjawab pertanyaan maupun klarifikasi nasabah. Jika ada kekecewaan, jangan hanya bayangkan jumlah nasabahnya saja. Tapi pikirkan jumlah akun medsos yang bersuara negatif membanjiri dunia online dan media," kata Budi.
Begitu juga suara dari Kejaksaan Agung. Jika investigasi dugaan pidana terbukti maka akan tergambar betapa derasnya pemberitaan negatif terhadap korporasi saat ini. Mungkin soal pidana ini menyangkut soal manajemen lama dan tidak menyangkut direksi baru. Namun jika tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dalam hal restorasi citra ke depannya.
Budi menambahkan Kementerian BUMN harus ada komunikasi yang baik agar arus komunikasi dengan publik yang dijembatani media bisa sinkron dan selaras sehingga efektif dan produktif, dan tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Disinilah urgensinya tim krisis komunikasi (plus media center) yang efektif untuk mengelola manajemen reputasi terutama soal restorasi Jiwasraya dalam menangani berita negatif, berita simpang siur atau berita hoaxs.
Tim Krisis Komunikasi yang biasanya dipimpin CEO akan berfokus dalam menangani krisis inti yang menyangkut urusan finansial yang sedang terjadi. Selain itu, perlu dianalisa permasalahan yang menyebabkan terjadinya krisis serta akibatnya pada perusahaan, dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, sekaligus melakukan evaluasi.
Jadi, kata Budi, pembenahan Jiwasraya harus dilakukan secara pararel, dari sisi finansial dan aspek komunikasinya. Aspek komunikasi perlu dikedepankan agar penanganan citra bisa lebih cepat dan lebih baik sehingga lebih efisien dari segi biaya, tenaga dan waktu. "Tidak semua BUMN citranya dalam masalah. Namun karena rentan politik sebaiknya setiap BUMN mempunyai tim komunikasi yang handal untuk mengantisipasi jika ada krisis reputasi," katanya.[]
- Baca Juga: Big Dream Jokowi dan Holding Vs Super Holding BUMN
- INDEF Kritik Kebijakan Pembentukan Holding BUMN
