Limapuluh Kota - Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru menuai polemik. Ribuan warga Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat menolak kawasan mereka dilintasi sebab berpotensi merusak lahan pertanian produktif di kawasan padat penduduk.
Tokoh Perantau Luak Limopuluah Apnovera Zamzami menilai tidak adanya sisi positif jalan tol bagi masyarakat di kampung halamannya. Secara ekonomi, perputaran rupiah di kampung akan menjadi rendah lantaran jalan utama akan beralih status menjadi jalan kampung.
"Yang jelas kami menolak, biarlah trase jalan tol itu dipindahkan ke daerah lain," ujarnya.
Dijelaskan Zamzami, apabila tol beroperasi maka jalan raya Sumbar-Riau yang ada saat ini akan menjadi sepi. Akibatnya, warga Ketinggian yang menggantungkan hidup berjualan di pinggir jalan akan sepi pembeli.
"Jangankan untuk berdagang, nyebrang jalan tol saja tidak akan bisa. Jika hanya rest area saja tempat mobil berhenti, maka rumah makan dan warung yang ada sekarang akan mati," sebutnya.
Hal senada diungkapkan Buya Febrialis, politisi sekaligus pendakwah asal Ketinggian, Kecamatan Harau. Dia menerima keluhan sejumlah warga yang khawatir kehilangan area pertanian produktif.
"Ada 3 orang curhat ke Saya. Sawah mereka diberi pancang oleh petugas survey jalan tol itu. Sekalipun ada rencana ganti rugi, mereka tidak mau kehilangan sawah yang sudah digarap secara turun temurun itu," katanya.
Mewakili Bundo Kanduang, Sufria Chaniago juga mengutarakan penolakan atas proyek yang dibangun PT Hutama Karya itu. Menurutnya tidak ada ganti rugi yang sepadan apabila penduduk pribumi terusir dari tanah kelahirannya.
"Banyak dampak negatifnya. Alangkah sedihnya jika kami harus pindah ke lingkungan baru. Rasanya tercampak dari kampung sendiri," katanya.
Lihat juga: Tolak Pembangunan Tol, Warga 50 Kota Lapor DPRD Sumbar
Diberitakan sebelumnya, puluhan masyarakat asal Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi Kantor DPRD Sumbar, Jumat, 2 Oktober 2020. Mereka meminta agar pemerintah memindahkan jalur tol yang melintasi daerah produktif.
Perwakilan Walhi Sumbar Yoni Candra mengatakan, masyarakat yang menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya berasal dari Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Gurun yang berada di Kecamatan Harau. Kemudian masyarakat Nagari Taeh Baruah dan Nagari Koto Baru Simalanggang yang berada di Kecamatan Payakumbuh.
Prinsipnya, kata Yoni, warga tidak menolak pembangunan, namun mereka menolak jika lahan proyek produktif dan kawasan perumahan dijadikan jalur tol.
"Data sementara dari Koto Baru Simalanggang sampai Nagari Gurun ada lebih 300 rumah hitungan kasar, sawah ada 700 hektare, belum lagi ladang dan kawasan ternak, tetapi kemungkinan lebih banyak kalau kita buat lebih detail," katanya.
Ia berharap, pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Kemudian, memenuhi harapan warga agar jalur tol dialihkan kepada lahan yang tidak produktif dan tidak padat penduduk.[]
