Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, akurasi data menjadi penting dalam penerapan penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah perpanjangan PPKM.
“Persoalan pendataan harus diakuratkan, kalau tidak akurat ya repot,” kata Agus seperti diberitakan Holopis.com, Selasa, 10 Agustus 2021.
Akurasi data ini menurut Agus bisa dilakukan dengan cara realtime, terintegrasi dan accessible. Apalagi, perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat.
“Awalnya memang tidak bisa realtime, karena banyak orang meninggal atau di-PHK bisa setiap detik. Tapi updatingnya kan pakai IT, tidak sulit, tinggal mau atau tidak,” ujarnya.
Saya mau bilang sama pemerintah, soal bansos udahlah nggak usah macem-macem. Mana penyaluran paling mudah, ambil saja.
Kemudian, Agus juga menyebut bahwa penyaluran bansos dilakukan berdasarkan data yang akurat, yakni by name by addess, sehingga bisa diketahui dengan baik siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut.
“Kita harus online datanya, lalu diverifikasi oleh NIK. Kalau dia pakai NIK palsu jelas tidak bisa masuk. Toolsnya sudah ada tinggal mau kerjakan atau tidak. Jadi data itu sumber terpenting dalam distribusi bansos,” tuturnya.
Terakhir, Agus meminta agar pemerintah tidak coba-coba bermain di air keruh dalam persoalan bansos ini. Apalagi, bansos adalah amanat dan mandat negara kepada rakyatnya.
“Saya mau bilang sama pemerintah, soal bansos udahlah nggak usah macem-macem. Mana penyaluran paling mudah, ambil saja. Karena (bansos) pengawasannya ini susah. Jadi intinya kalau mau buat kebijakan maka peraturan UU harus jelas dulu, bagaimana sanksinya kalau melanggar. Kalau bisa bs dilakukan maka tak usah dijalani karena akan jadi masalah nantinya,” ujarnya.
Baca Juga: Oknum RT-RW di Depok Diduga Potong Bansos Tunai Warga
