Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya optimis bisa mengerahkan massa hingga 100.000 orang dalam aksi yang akan digelar 22 Mei mendatang, di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Menurut Novel, massa simpatisan yang datang ke ibu kota, jumlahnya tidak meledak seperti gerakan 2 Desember lalu. Sebab, umat muslim sedang meresapi kekhusyukan bulan suci Ramadan. 

Alasan lainnya, karena pengumuman pemenang Pilpres 2019 ini akan diberitahukan bersamaan dengan jam kerja.

"Titik kumpul kita langsung ke depan KPU. Kalau yang pasti (massa) dari Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Mungkin Insya Allah bisa 100 ribuan massa. Karena melihat momen puasa Ramadan, juga karena berlangsung dalam hari kerja. Yaa.. diperkirakan 100 ribuan massa, bisa kurang, bisa lebih," jelas Novel, saat dihubungi Tagar melalui sambungan telepon, Rabu 15 Mei 2019.

Novel menjelaskan, gelombang massa yang nanti turun ke jalan sudah betul-betul dapat diperhitungkan jumlahnya. Ia merujuk dengan parameter antusisme masyarakat yang bersuara di media sosial dan media massa.

"Aspirasi kita yang lebih banyak ini di dengarlah, harus peka-lah terhadap masyarakat yang turun. Ini artinya tidak main-main. Dari massa tidak usah diragukan lagi. Kita kalau mau kumpul banyak, yang bisa mengumpulkan massa cuma kita doang sampai jutaan, bahkan tahun 2018 sampai 11 juta," ucap.

Pria yang menjabat sebagai tim advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ini menerangkan, akan menempuh aksi sesuai dengan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. 

"Kita meminta mereka (massa) hadir. Sebisa mungkin kita mengundang umum kepada masyarakat Indonesia yang berkesempatan datang. Kita berbuka puasa bersama, berzikir, berdoa, meminta keselamatan negara dan bangsa agar pemilu ini adil dan jujur," ujarnya.

Lebih lanjut kata Novel, simpatisan massa juga akan meminta kepada Allah SWT, berdoa, agar mereka yang zalim melakukan kecurangan Allah SWT berikan hukuman di dunia. 

"Allah SWT berikan kesusahan hidupnya di dunia. Itu yang kita minta," kata dia.

Oleh sebab itu, Novel mendorong Bawaslu, untuk mengusut ratusan petugas KPPS yang telah wafat dalam penyelenggaraan Pemilu ini. 

Novel juga meminta kepada KPU tidak takut tekanan asing yang ingin mengambil keuntungan dari kecurangan pemilu. 

Kita berharap KPU dapat bertindak adil dan jujur, mengedepankan amanat rakyat Indonesia, atau juga menjalankan amanat dari pendahulu-pendahulu kita agar pada pemilu ini berlangsung adil dan jujur. 

"Saya selaku tim advokasi BPN Prabowo-Sandi yang melakukan perjuangan-perjuangan konstitusi melalui jalur konstitusi, itu yang kita perjuangkan. Enggak mungkin mereka bisa menang dalam kecurangan kalau kita melawan kecurangan ini. Pemerintah harus melek, harus betul-betul bisa netral. Aparat-aparat juga harus bisa netral," pungkasnya.

Menggiatkan Kerja Intelijen

Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati, memandang jika gerakan kawal KPU oleh PA 212 maupun simpatisan massa 02, sangat tidak diperlukan. Hal tersebut menurutnya justru menunjukan sikap ketidakdewasaan secara politik dari kubu Prabowo. 

"Karena semua sudah jelas aturan dan mekanisme perhitungan suaranya oleh KPU," kata Wasisto melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar, Rabu 15 Mei 2019 malam. 

Lebih lanjut kata Wasisto, mereka bisanya hanya berdalih dan berkelit ketika dimintai bukti terkait kecurangan dalam proses Pemilu 2019. 

"Mereka tidak menghargai kinerja pahlawan pemilu kita yang kini (meninggal) mencapai 500 lebih petugas," ujarnya.

Seperti diketahui, hasil Ijtima Ulama 3 menyimpulkan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal pada pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. 

Salah satu poin yang digemakan dalam Ijtima Ulama 3 adalah mendiskualifikasi paslon capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.

Untuk membendung benturan konflik saat pengumuman pemenang Pilpres, Wasisto menyarankan kepada pihak intelijen negara untuk bertindak preventif, agar hal yang dapat mencoreng proses demokrasi di negeri ini tidak terjadi.

Di sini kita perlu menggiatkan kerja intelijen untuk meminimalisir konflik itu. Karena jujur, demo itu tidak masuk akal. 

Wasisto menilai, agenda tersebut memang sengaja dibuat rusuh agar terekspos media, untuk membenarkan dalil mereka kalau rezim Jokowi itu otoriter.

"Potensi kerusuhan jelas ada, tapi setidaknya sinyalemen itu sudah bisa dideteksi sejak dini. Dalam hal ini para elit kubu Prabowo berhenti tuk menyuarakan konflik di tengah bulan puasa. Ini seolah menjadi paradoks. Mengaku-ngaku sebagai kelompok religius tapi malah berusaha berbuat onar saat bulan puasa," tutup Wasisto.

Baca juga: