Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Amali diketahui pernah beberapa kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sejumlah kasus.
Bersama sejumlah menteri lain, Amali yang merupakan kader Partai Golkar itu dilantik di Istana Kepresidenan, pada Rabu siang, 23 Oktober 2019.
Lahir di Gorontalo, 16 September 1962, Amali menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahiran dan menempuh pendidikan di SD Negeri Buhu, Gorontalo. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri I Manado dan SMA Negeri IV Manado.
Ia tercatat pernah menjadi Anggota DPR RI yang terpilih sebanyak empat kali. Pertama kali, ia menjadi anggota dewan mewakili Provinsi Gorontalo pada periode 2004-2009. Berikutnya, ia terpilih mewakili Provinsi Jawa Timur selama tiga kali berturut-turut, yakni pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, serta periode 2019-2024.
Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Rekam Jejaknya
Zainudin Amali juga pernah menjadi pengusaha dan memimpin sejumlah perusahaan, antara lain, PT Makmur Triagung, PT Surya Terang Agung, PT Gitrana Sendiko, PT Wirabuana Dei Jaya Persada, serta PT Putra Mas.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainuddin Amali usai membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Partai Golkar sebagai anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota se-Jatim (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)
Lulusan Universitas Prof. Dr Mustopo Jakarta itu juga sempat menduduki sejumlah posisi penting dalam struktur organisasi Partai Golkar. Di antaranya sebagai Ketua Umum Gema Kosgoro periode 1994 - 1998, Wasekjen PP AMPG periode 2002-2008, Ketua AMPI periode 2003-2008.
Serta Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2013-1014, Ketua DPP Partai Golkar 2014-2019 dan Sekjen Partai Golkar periode 2015-2016.
Diperiksa KPK
Selama berkarier di dunia politik, Zainudin Amali pernah beberapa kali diperiksa KPK. Di antaranya, ia pernah diperiksa sebagai saksi kasus kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Baca juga: Iwan Fals Beri Saran Menohok Soal Kabinet Baru Jokowi
Amali dan Akil diduga melakukan negosiasi pengurusan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2014 melalui percakapan di Blacberry Messenger.
Belakangan, ia mengaku kalau pembicaraan melalui aplikasi pesan singkat tersebut hanya merupakan candaan semata.
Ia juga tidak membantah kabar bahwa Akil meminta Rp 10 miliar untuk memenangkan pasangan calon Soekarwo-Syaifullah Yusuf.
Amali lolos dari jeratan hukum lantaran KPK tidak memiliki cukup bukti, sementara Akil Mochtar menjadi tersangka dan dipenjara seumur hidup.
Lembaga anti rasuah KPK juga sempat menggeledah kediaman dan kantor Amali sewaktu masih menjabat Wakil Ketua Komisi VII. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Baca juga: Jokowi Bahas Target 100 Hari Pertama Para Menteri
Inisial namanya juga disebut dalam rekaman sadapan percakapan telepon antara ekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno dengan Rudi Rubiandini dalam sidang lanjutan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pembahasan APBN-P 2013 Kementerian ESDM dengan terdakwa Sutan Bhatoegana
Dalam kasus tersebut, Waryono Karno ditetapkan menjadi tersangka. Sementara Zainudin Amali kembali lolos dari jeratan hukum. []
