Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut bakal jadi Menteri Hukum dan HAM. Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Yusril memang pantas jadi menteri hukum dan HAM di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024.
"Sangat layak. Tak ada yang meragukan kapasitas Yusril di bidang hukum. Apalagi dulu dia pernah jadi menteri Gusdur," kata Adi Prayitno kepada Tagar, Kamis 4 Juli 2019.
Kata dia, Ketua Umum PBB ini memang terlihat sangat berkualitas dalam menangani persoalan hukum apapun. Apalagi melihat latar belakangnya sebagai pakar hukum tata negara.
Secara kapasitas, kompetensi, rekam jejak, dan pengalaman tak ada yang meragukan Yusril untuk jadi menteri menkumham. Problemnya, Yusril berpeluang jadi menteri atau tidak. Jabatan menteri itu politis tak melulu soal kualitas.
Pria kelahiran 5 Februari 1956 itu pernah menjabat mengemban jabatan sebagai menteri dalam tiga kabinet. Pertama pada Kabinet Pemerintahan Indonesia, ia dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid menjabat posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode 21 Oktober 2004-9 Mei 2007.
Kedua pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril Izha Mahendra menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999-7 Februari 2001.
Ketiga pada masa Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Agustus 2001 hingga 21 Oktober 2004 memberikan posisi Menteri Sekretaris Negara. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan resuffle atau perombakan Kabinet, Yusril digantikan oleh Hatta Rajasa.
Pria asal Bangka Belitung itu mengawali karier sebagai pengajar di Universitas Indonesia pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari kampus yang dikenal dengan almamater kuningnya itu, ia memperoleh titel Guru Besar Ilmu Hukum.
Yusril juga aktif di berbagai organisasi, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sejak saat itu namanya mulai dikenal tokoh muslim nasional, terutama Mohammad Natsir yang banyak mempengaruhi pandangannya.
Pada 1996, Presiden Soeharto mengangkat Yusril sebagai penulis pidato presiden. Selama dua tahun Yusril sudah menulis pidato untuk presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, ia menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia.
Pengacara Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian mendirikan PBB bersama para reformis muslim, yang digagas 22 Ormas Islam. Yusril sudah duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998.
Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang berhasil mendapatkan suara sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakil di parlemen. Saat itu, bersama Amien Rais mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi Presiden Indonesia.
Selain aktif di politik, Suami dari Rika Tolentino Kato ini juga rajin menulis buku, jurnal, dan kolom media massa. Tulisannya seputaran masalah hukum tata negara dan politik Islam. Bersama adiknya Yusron Ihza Mahendra, Yusril mendirikan firma hukum Ihza & Ihza Law Firm. []
Baca juga:
