UNTUK INDONESIA
Yusril Ihza Mahendra, Menuju Mahkamah Konstitusi
Yusril Ihza Mahendra akan memimpin tim hukum TKN menghadapi sidang gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Yusril Ihza Mahendra Kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (Foto: Tagar/Wesley)

Jakarta - Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), sebagai pihak terkait dalam menghadapi sidang gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.

"Tim hukum TKN akan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait terhadap permohonan sengketa hasil pemilu yang akan dimohonkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani dikutip Antara, Kamis 23 Mei 2019.

Menurut Arsul, Tim Hukum TKN telah menyiapkan 60 pengacara, sebagai anggota tim dalam menghadapi sidang gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, baik dari pengacara profesional maupun dari Tim Hukum TKN.

Tim Hukum TKN, sudah membagi tugas kepada anggota timnya, baik dalam persiapan, persidangan, maupun tim ahli dengan Yusril.

"Pihak kami siap mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan jika kubu Prabowo-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pemilu presiden ke MK," kata Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa 22 Mei 2019.

Menurut Yusril, pengajuan sebagai pihak terkait, dalam hal ini KPU sebagai termohon sengketa pemilu presiden berhak mengajukan pihak terkait, mengajukan saksi ahli, dan menyanggah pemohon dari pihak kubu 02.

Yusril menyatakan, sebagai kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan bekerja sama dengan Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, untuk menghadapi sidang perkara sengketa Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Rencananya, Yusril Ihza Mahendra beserta Tim Hukum dan Advokasi TKN menyiapkan puluhan pengacara yang biasa berpraktik di MK untuk sidang perkara sengketa itu di MK.

Baca juga: 

Berita terkait
0
Pemerintah Siapkan Kartu Pra Kerja 2 Juta Orang
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program Kartu Pra Kerja.