Yogyakarta, (Tagar 19/3/2019) - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) identik sebagai kota pendidikan. Luas wilayahnya 3.185,80 kilometer persegi atau sepersepuluh luas Jawa Tengah.
Namun wilayah yang sempit itu berdiri 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 106 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terdiri 19 universitas, 5 institut, 41 akademi, 7 poltek dan 34 sekolah tinggi. Juga memiliki 225 SMA/SMK, 492 SMP, dan SD 2.029.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, akses dan layanan pendidikan sudah tidak ada persoalan di DIY. "Mayoritas sudah berkualitas baik. Tapi kita semakin fokus meningkatkan mutu pendidikan," katanya dalam telaah kritis pendidikan di DIY bersama pakar pendidikan dan Fraksi PKS di DPRD DIY, Selasa (19/3).
Menurut dia, prioritas pada peningkatan kualitas mutu pendidikan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. "Kita bertekad pada 2025 Yogyakarta menjadi pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara," tegasnya.
Menurut dia, Provinsi DIY sudah memiliki modal untuk mewujudkan cita-cita itu. Semua tenaga pendidik atau guru di DIY sudah tamatan S1. Namun memang ada yang tidak sesuai kompetensi. "Dari segi regulasi itu bermasalah, namun dalam pelaksanaan mengajar ternyata sesuai yang diharapkan," ungkapnya.
Persoalan yang dihadapi mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada 2025 yakni sarana pendukung dan pendanaan. "Ada SMK yang kekurangan fasilitas pendukung. Pendanaan juga," imbuhnya.
Baskara berpendapat, semakin tinggi anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah, baik APBD maupun APBN, maka orang tua kecendrungan enggan menyumbang atau membiayai anaknya belajar. "Semakin besar anggaran pendidikan maka semakin sedikit sumbangan dari masyarakat," ujarnya.
Otomatis, hal tersebut membuat tambahan anggaran dari masyarakat untuk pendidikan tetap stagnan. "Tidak ada tambahan dukungan dana, artinya sama seperti sebelumnya," imbuhnya.
Dia menegaskan, perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan anggaran. Pasalnya, jika semua program dan kegiatan pendidikan pembiayaanya bersumber dari APBD maka tidak akan terlihat kemajuannya seperti yang diharapkan.
Pakar Pendidikan Prof. Dr. Ki Supriyoko, mengatakan, ada lima hal mendasar pendidikan di DIY. Kelimanya adalah Keraton Yogyakarta, Pesantren, Muhammadiyah, Tamansiswa dan pendidikan non Muslim.
Dari kiri ke kanan: Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji, Pakar pendidikan Prof. Dr. Ki Supriyoko dan Ketua DPW PKS DIY Darul Falah dalam acara telaah kritis pendidikan di DIY di DPRD DIY. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)
Keraton Yogyakarta memberikan pengaruh nilai-nilai budaya, pesantren dalam pembentukan pendidikan karakter, Muhammadiyah yang memiliki semangat ijtihad atau pembaruan, Tamansiswa yang berbasis kerakyatan serta pola pendidikan untuk non muslim. "Sayangnya kelima hal yang mendasari pendidikan di DIY itu belum sepenuhnya dirumuskan secara konkret," kata dia.
Dosen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta ini mengungkapkan, pendidikan bisa dikerucutkan menjadi dua hal, yakni karakter dan berbudi halus. "Misalnya dikaitkan dengan era industri 4.0. Jepang sudah 5.0, yang bikin 5.0 adalah soal karakter," tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPW PKS DIY Darul Falah mengatakan, meski mendapat predikat sebagai kota pendidikan, namun faktanya pendidikan di DIY belum punya ciri khas. "Dengan segala plus dan minusnya, sebaiknya pendidikan di Yogyakarta menonjolkan pada karakter," tegasnya.
Menurut dia, di bidang pendidikan, Yogyakarta layak disebut miniatur Indonesia karena berbagai suku mengenyam kuliah di Yogyakarta. Ada sekitar298.000 mahasiswa dengan pengeluaran Rp 600 miliar per bulan atau Rp 7,2 triliun per tahun. "Pasar 2030 mendatang, kita dorong seluruh anak di DIY punya kesempatan mengakses pendidikan sampai kuliah, tidak hanya wajib belajar 12 tahun," ungkapnya.
Baca juga:
- Sultan HB X Mendambakan Tiap Kampus Memiliki Pusat Studi Jawa
- Printer 3D Karya Dosen UGM Menjadi Pelopor di Indonesia
