UNTUK INDONESIA
YLBHI Geram RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas
Asfinawati mengaku kecewa dengan ditariknya RUU PKS dari Prolegnas prioritas 2020. Menurutnya DPR selalu tidak peduli urusan orang banyak.
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengaku kecewa dengan ditariknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Tentu saja (kami) sangat geram," ujar Asfin, sapaannya, saat dihubungi Tagar, Minggu, 18 Juli 2020.

Tapi kalau buat oligarki cepat, RUU Revisi UU KPK, UU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Wakil Rakyat Gagal Paham Tarik RUU PKS dari Prolegnas

Kendati demikian, Asfin menyebut keputusan itu bukan hal yang aneh dan telah diperkirakan sebelumnya. Dia menilai anggota DPR hanya memedulikan kepentingan elite bisnis dan investor namun jika untuk kepentingan masyarakat banyak akan alot pembahasannya.

"Polanya agenda RUU untuk kepentingan rakyat gak kelar-kelar. Contoh, RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga), RUU Masyarakat Adat, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," ucapnya.

"Tapi kalau buat oligarki cepat, RUU Revisi UU KPK, UU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja," kata dia.

Sebelumnya, DPR mengesahkan hasil evaluasi Prolegnas prioritas tahun 2020 dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 16 Juli 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hasil evaluasi tersebut memutuskan ada 37 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman mengatakan, pembahasan 50 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2020 yang sudah disepakati DPR dan pemerintah, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat hambatan, salah satunya pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi bersama pemerintah disepakati pengurangan 16 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2020, sehingga total terdapat 37 RUU prioritas.

"Untuk itu, Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI dalam rangka evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020 menyepakati mengurangi 16 rancangan undang-undang RUU prioritas tahun 2020," kata Supratman.

Baca juga: Cek Fakta: Apa Benar Fraksi PKS Setujui Draf RUU HIP

Salah satu RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII.

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan.

“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Baleg DPR, Selasa, 30 Juni 2020. []

Berita terkait
PSI Teriak RUU PKS Diusulkan Dicabut dari Prolegnas
Jubir PSI Dara Nasution meneriakkan secara tegas menolak ide Komisi VIII DPR yang mengusulkan akan menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020.
Gelombang Tolak Omnibus Law Malang dan Probolinggo
Aliansi Malang Melawan (AMM) melakukan aksi demonstrasi penolakan disahkannya Omnibus Law di depan Balai Kota Malang.
Masyarakat Adat di Medan Tolak RUU Omnibus Law
Masyarakat adat ikut mendukung kaum buruh, agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law batal disahkan.
0
Istri Cawalkot Medan Akhyar Nasution Bagi-bagi APK di Masjid
Kehadiran Nurul Khairani tanpa diundang. Di tempat ibadah itu, dia membagikan alat peraga kampanye suaminya, Akhyar Nasution.