Sibolga - Masyarakat Kota Sibolga, Sumatera Utara yang terdampak bom 13 Maret 2019 lalu melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Wali Kota Sibolga.
Mereka protes bantuan belum diterima hingga saat ini. Massa aksi kemudian meminta Wali Kota Sibolga mundur dari jabatannya.
Mereka yang berdemo tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Korban Terdampak Bom Sibolga.
Raju Firnanda Hutagalung selaku orator aksi mengatakan, aksi mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pemkot Sibolga dalam penanganan bantuan.
Dana tersebut berasal dari APBD provinsi Sumatera Utara bukan APBD Kota Sibolga
"Bantuan yang seharusnya cepat dan tanggap terhadap masyarakat justru belum disalurkan berbulan-bulan pasca kejadian tersebut," kata Raju dalam orasinya di depan Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa 18 Juni 2019.
Dia menyebut, kalaupun ada bantuan tersalurkan terhadap masyarakat berupa alat perlengkapan sekolah dan lansia melalui Dinas Sosial, diduga barang lama seperti baju sekolah, peci, sajadah, bertuliskan bantuan Kemensos 2017.
"Ada juga sabun, jika misalnya dipakai kepada anak kemudian mengidap penyakit kulit, siapa yang mau bertanggung jawab untuk ini, kita mau menanyakan itu," ungkapnya.
Dia kemudian membeberkan bantuan yang belum tersalur di antaranya, perbaikan rumah dari Gubernur Sumatera Utara Rp 3 juta per kepala keluarga melalui BPBD Kota Sibolga.
Kemudian bantuan perlengkapan rumah korban terdampak bom melalui BPBD Kota Sibolga, bantuan jaminan hidup senilai Rp 10 ribu per hari selama 30 hari per jiwa melalui Dinas Sosial Kota Sibolga, dan bantuan renovasi rumah melalui dinas pekerjaan umum.
Di lokasi yang sama, Yanti salah satu korban terdampak bom mengaku belum mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Sementara rumah miliknya mengalami kerusakan pasca bom tersebut.
"Saya tidak pernah menerima bantuan sebutir beras pun dari presiden, makanya saya kesal," ujar Yanti.
Asisten I Pemkot Sibolga Josua Hutapea yang menerima pernyataan sikap pendemo mengatakan bahwa pihaknya transparan dalam bantuan yang diserahkan kepada masyarakat.
Dia menyebut, penyaluran bantuan provinsi belum terealisasi bukan karena Pemkot Sibolga tidak memfasilitasi. Pemkot kata dia tetap berkomunikasi dengan provinsi, hanya saja tidak dapat dipastikan kapan bantuan turun.
"Dana tersebut berasal dari APBD provinsi Sumatera Utara bukan APBD Kota Sibolga. Informasi terakhir dana akan disalurkan melalui rekening masyarakat tidak lagi melalui pemerintah," pungkasnya.[]
Artikel lainnya:
- Jokowi Serahkan Rp 1,451 Miliar untuk Korban Ledakan Bom Sibolga
- Bom Meledak di Sibolga, Ini Kata Mantan Kepala BIN Hendropriyono
- Ledakan Bom di Sibolga Sumatera Utara, Ini Kesaksian Warga
