Xanana Gusmao Bentuk Koalisi Baru di Timor Leste

Sebuah koalisi yang terdiri dari enam partai siap membentuk pemerintahan baru di Timor Leste yang dipimpin oleh Xanana Gusmao.
Pendiri dan Presiden Timor Leste Pertama, Xanan Gusmao membentuk koalisi yang terdiri dari enam partai untuk pemerintahan baru. (Foto: AFP|Valentino Dariell DE SOUSA|Channel News Asia).

Dili - Sebuah koalisi yang terdiri dari enam partai siap membentuk pemerintahan baru di Timor Leste yang dipimpin oleh pahlawan kemerdekaan, Xanana Gusmao. Juru bicara koalisi, Antonio da Conceicao mengatakan surat pembentukan koalisi baru itu telah dilayangkan kepada Presiden Fransico Guterres.

Gusmao (73 tahun) yang pernah menjadi Presiden Timor Leste pertama, pada bulan lalu mengumumkan telah membentuk koalisi baru yang menguasai 34 dari 65 kursi parlemen. Koalisi telah siap untuk membentuk pemerintahan baru. "Koalisi ini harus menawarkan dirinya sebagai alternatif untuk mengakhiri kebuntuan politik," kata Antonio da Conceicao kepada wartawan.

Enam partai politik itu terdiri dari partai CNRT, Partai Demokrat, partai KHUNYO, UDT, PUDD dan Frenti Mudansa telah menandatangani sebuah kata koalisi untuk membentuk pemerintahan kesembilan di kantor partai CNRT pada Sabtu, 22 Februari 2020. Sedangkan Partai Fretilin dan Partai Pembebasan Popular (PLP) dikabarkan berada dalam oposisi di pemerintahan kesembilan.

Negara kecil di Asia Tenggara itu memasuki babak baru ketidakstabilan politik sejak jatuhnya koalisi pendukung Perdana Menteri Taur Matan Ruak alih-alih menggunakan nama kelahirannya, Jose Maria de Vasconcelos. Ia mengundurkan diri bulan lalu, setelah berulangkali gagal mengeluarkan anggaran untuk tahun 2020, setelah partai terbesar dalam koalisina, partai Kongres Nasional dan Rekonstruksi Timor (CNRT) pimpinan Xanana Gusmao menari dukungan. Ia didukung oleh tiga partai, Aliansi Perubahan untuk Kemajuan (AMP).

Xanana GusmaoPresiden Pertama Timor Leste Xanana Gusmao (kanan) berpelukan dengan putra Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, Ilham Akbar Habibie, ketika takziah di rumah mendiang di Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu, 14 September 2019. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Namun setelah itu terjadi kebuntuan politik secara berkala dan meningkatnya ketegangan, setelah Guterres, pimpinan Partai Fretilin, menolak nama-nama menteri yang diajukan oleh Gusmao, karena tengah menghadapi tuduhan korupsi. Da Conceicao mengatakan keputusan untuk mengangkat Gusmao menjadi presiden baru Timor Leste tergantung pada Guterres. Gusmao pernah menjabat presiden dari tahun 2007 hingga 2015.

Xanana Gusmao berada di garis depan dalam upaya untuk mengakhiri pemerintahan Indonesia, setelah Jakarta menganeksasi wilayah tersebut pada 1976. Gusmao pernah dipenjara atas perintah mantan Presiden Soeharto. Pada tahun 19999, Indonesia menyetujui diadakannya referendum atas nasib Timor Leste yang saat masih menjadi wilayah Indonesia bernama Timor Timur. Rakyat Timor Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia. Pada 2002, Timor Timur menjadi negara merdeka dan mengganti nama menjadi Timor Leste.

Timor Leste yang menjadi negara demokrasi termuda di Asia itu dilanda ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menghambat upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemberantasan korupsi dan pengembangan sumber daya minyak dan gas yang melimpah. Sektor energi menyumabng sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2014 dan lebih dari 90 persen pendapatan pemerintah.[]

Baca Juga:


Berita terkait
Mengunjungi Timor Leste dan Penjara Bekas Penyiksaan Orde Baru
Kantor itu bekas penjara dari zaman penjajahan Portugis. Ketika masih bernama Timor Timur, digunakan TNI untuk menahan rakyat yang melawan.
Lima Wisata Timor Leste, Kental Nuansa Religi
Timor Leste negara yang pernah menjadi bagian dari NKRI memiliki beberapa wisata yang kental dengan nuansa religi.
Perbatasan RI-Timor Leste Rawan, 350 Prajurit TNI Diberangkatkan
Perbatasan RI-Timor Leste rawan, 350 prajurit TNI diberangkatkan. “Perbatasan ini salah satu titik rawan yang harus dikontrol,” kata Mayjen TNI Ganip Warsito.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.