Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, tak luput dari sorotan publik terkait kontribusinya dalam perekonomian Indonesia.
Pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 15 Maret 1957 ini dipercaya memimpin OJK untuk periode 2017-2022. Sebelum Wimboh memegang jabatan tersebut, ternyata dirinya sudah terjun di industri perbankan.
Jenjang pendidikan ayah 3 anak ini juga tak bisa dianggap remeh. Pada 1983, Wimboh menamatkan pendidikan S1 Fakultas ekonomi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Wimboh dikenal sebagai anak bangsa yang cerdas, terbukti dirinya berhasil menyelesaikan pendidikan masternya di University of Illinois pada 1993 dengan jurusan Business Administration.
Tak berhenti di situ, pria yang telah dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Manajemen Risiko Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS ini, juga telah meraih gelar Ph.D pada bidang Banking Finance di Loughborough University pada 1999.
Kariernya di dunia perbankan dimulai ketika menjabat sebagai pemeriksa dan pengawas di Bank Indonesia, setahun setelah meraih gelar sarjananya di UNS.
Performa gemilangnya di bank pusat itu membuatnya dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia pada 2010 hingga 2012.
Selama menjadi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Wimboh turut andil membantu perekonomian Indonesia melewati masa krisis 1997-1998 dengan menerapkan risk management, risk based supervision, good corporate governance, serta transformasi sektor pengawasan di Bank Indonesia.
Bukan hanya itu saja, pria asal Boyolali itu juga sukses membentuk unit Stabilitas Sistem Keuangan di Bank tersebut.
Kehebatan dan kepintarannya itu juga dibuktikan Wimboh saat mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) mewakili ASEAN pada 2013 hingga April 2015.
Pada 2015, Wimboh didapuk sebagai Komisaris Utama di PT Bank Mandiri (Tbk) menggantikan posisi Darmin Nasution yang saat itu diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). Setahun kemudian, dia mendapatkan promosi jabatan sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
Menjabat Sebagai Ketua OJK
Pria yang aktif sebagai dosen di beberapa universitas ini, terpilih sebagai Ketua Dewan Komisaris OJK setelah unggul atas rivalnya, Sigit Pramono melalui voting.
"Hasil perhitungan suara untuk Ketua Dewan Komisioner OJK: Wimboh Santoso 50, Sigit Pramono 4, abstain 1. Yang terpilih jadi ketua DK OJK, Wimboh Santoso," ujar Melchias Marcus Mekeng yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR di Gedung DPR, Kamis, 8 Juni 2017.
Pada 17 Januari 2020, sebagai bagian dari proses regenerasi dan pengembangan SDM di OJK, Wimboh melantik 15 pejabat pemimpin satuan kerja, di antaranya Bambang Widjanarko menjabat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II, Sarwono sebagai Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis, Rizal Ramadhani menempati posisi Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan, dan Jasmi menjabat Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah.
Pada kesempatan itu, seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK serta para pemimpin satuan kerja, menandatangani kesepakatan kinerja dan pakta integritas sebagai wujud komitmen OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.
Merujuk pada beberapa pencapaian OJK serta apresiasi dari berbagai badan di Indonesia, Wimboh menilai institusi yang dipimpinnya itu sangat menjunjung tinggi integritas dan komitmen dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
"Penghargaan itu menunjukan bahwa OJK merupakan institusi dengan integritas yang baik, dengan komitmen dan kesungguhan seluruh insan OJK untuk bekerja dengan integritas yang tinggi," ujar Wimboh melalui siaran pers pada 17 Januari 2020.
Usul Pembubaran OJK
Pembubaran OJK pertama kali diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus politikus PDIP, Eriko Sotarduga. Merujuk pada kasus Jiwasraya dan Asabri, Eriko menganggap OJK gagal melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Bahkan mengusulkan fungsi pengawasan jasa keuangan dikembalikan ke Bank Indonesia.
Menanggapi usulan tersebut, Wimboh menyatakan OJK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Meski dalam eksekusinya masih memerlukan beberapa penyempurnaan.
"OJK sudah melakukan apa yang sudah dilakukan dan kami akan menyampaikan ini ke komisi XI secara detail," tutur Wimboh.
OJK mengklaim telah melakukan serangkaian upaya penciptaan industri jasa keuangan yang sehat dan berkontribusi penuh pada perekonomian nasional sepanjang 2019.
"OJK berhasil menjalankan tugas sebagai regulator jasa keuangan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang terbesar kedua di antara negara G-20 hingga kuartal III/2019," ucap OJK dalam keterangan persnya yang diterima Tagar, Senin, 3 Februari 2020. []
Baca juga:
