Jakarta - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan siap menerima pemecatan bila terbukti bersalah. Konsekuensi terburuk ini, maaih membayangi William pasca dirinya membongkar kejanggalan anggaran pendidikan untuk aibon dan pulpen.
"Ya selama ini saya masih klarifikasi aja, belum ada panggilan lebih lanjut. Tapi tampaknya nanti akan ada penentuan keputusan penentuan apakah saya disanksi atau tidak," kata William kepada Tagar, Minggu, 24 November 2019.
Ia mengaku tak akan menyesal karena telah mengungkapkan hal itu melalui media. Baginya, sebuah kebenaran harus terungkap. Bahkan, ia siap bila harus mendapatkan sanksi pemecatan atas tindakan yang menurut dia tak melanggar norma itu.
Ia mengatakan sejauh ini partainya terus mendukung tindakannya untuk mengungkap berbagai tindakan menyimpang, termasuk penyalahgunaan anggaran di DKI Jakarta.
"Ya terburuk pemecatan," ucap dia.
"Kalau dari PSI tentunya kita di support, bahwa apa yang kami lakukan ini benar, untuk membuka transparansi anggaran tapi kalau sampai pun dipecat ya PSI secara hukum harus mengikuti pemecatan itu karena kan peraturannya seperti itu," tuturnya.
Merasa tak kapok, William menyebut akan kembali membuka anggaran aneh yang ada di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Menurutnya masih ada puluhan kejanggalan budget yang dirasa tak masuk akal.
"Masih ada puluhan, waktu kita buka anggaran itu dipublik hari senin itu kita kasih teaser bahwa banyak anggaran-anggaran yang aneh yang belum terbuka. Pastinya kita akan buka semua dirapat anggaran," kata William.
Politikus muda ini memang sempat mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang ada dalam laman apbd.jakarta.go.id.
Rencana kedepan, ia bersama anggota DPRD dari PSI telah mengumpulkan banyak dana yang tak sesuai. Dalam waktu dekat, disebutkan olehnya, puluhan anggaran itu akan ia bongkar.
"Puluhan lebih dari duapuluhan, tiga puluh mungkin ada. Jadi banyak, puluhan anggaran-anggaran yang kita temukan aneh, kita mau tes apakah sudah dicoret belum setelah ramai ada anggaran itu, nanti pada saat rapat banggar kita mau buka semua," ucap dia.
Jika sebelumnya ia menemukan keanehan pada anggaran dibidang pendidikan, maka dia mengatakan, penemuan lainnya ada pada beberapa bidang. "Itu banyak, lintas komisi, enggak hanya pendidikan tapi dibeberapa komisi lain," tuturnya.
Sebelumnya, dalam Twitter miliknya @willsarana ia menyoroti anggaran yang dinilai janggal di antaranya anggaran lem Aibon Rp 82, 8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pulpen Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Unggahan Wiliam pun menjadi perbincangan publik. Tapi, tiba-tiba tombol pintasan dalam laman apbd.jakarta.go.id untuk mengakses dokumen KUA-PPAS hilang, beberapa jam setelah William mengungkap anggaran lem Aibon, Selasa, 29 Oktober 2019. []
