Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegas Pangkas Anggaran Sekretariat Daerah

Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Sekretaris Daerah untuk memangkas anggaran Sekretariat Daerah dari Rp 909 miliar menjadi Rp 450 miliar.
Dedi Mulyadi dan Herman Suryatman membahas APBD di Gedung Pakuan, Bandung. Sumber: Antara

Momen lucu terjadi saat Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu malam (22/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Dedi mempersilakan Herman untuk memangkas anggaran Sekretariat Daerah, yang mencakup rumah tangga gubernur, dari Rp 909 miliar menjadi Rp 450 miliar.

Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah di YouTube channel Kang Dedi Mulyadi dan telah dikonfirmasi ulang oleh Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon pada Kamis (23/1/2025). Salah satu sorotan utama adalah ketika Herman menyampaikan rencana belanja mobil dinas untuk gubernur dan wakil gubernur. Dedi dengan tegas meminta Herman untuk mencoret anggaran tersebut. "Coret," kata Dedi dengan nada tegas.

Herman kemudian menanyakan kembali, "Coret ya, Pak?" Dedi menjawab, "Ya sudah, coret." Selanjutnya, Dedi menanyakan biaya rumah tangga lainnya kepada Herman. Dengan bahasa Sunda, Dedi mempersilakan Herman untuk mengurangi biaya anggaran rumah tangga. "Pek kurangan, urang mah teu boga pemajikan (Silakan kurangi, saya mah tidak punya istri)," kata Dedi sambil tertawa.

Herman menjelaskan bahwa anggaran Sekretariat Daerah yang mencakup operasional gubernur dan wakil gubernur adalah sebesar Rp 909 miliar. Dedi pun meminta untuk mengurangi anggaran tersebut. "Berapa yang bisa dipangkas, bisa enggak dari Rp 909 miliar, misalnya, jadi Rp 450 miliar?" tanya Dedi. Dedi menyatakan bahwa soal berapa anggaran yang akan dipangkas akan dibahas lebih lanjut.

Anggaran yang hampir mencapai Rp 1 triliun tersebut juga dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, makan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, alat tulis kantor (ATK), dan sebagainya. Dedi menunjukkan komitmennya untuk efisiensi anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Jawa Barat.

Berita terkait
Presiden Prabowo Singgung Sistem Politik Indonesia Berbiaya Mahal, Tak Efisien Jika Dibandingkan Negara Lain
Presiden Prabowo Subianto menyinggung mengenai sistem politik di Indonesia yang berbiaya mahal. Simak ulasannya.
Alasan Mahfud MD Mendukung Pengembalian Pilkada ke DPRD: Korupsi dan Kerusakan Politik
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendukung pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD karena korupsi dan kerusakan kehidupan politik akibat pemilihan langsung.
MK Hapus Presidential Threshold Semua Partai Politik Bisa Ajukan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden