Untuk Indonesia

PSI Akan Bongkar Lagi Kejanggalan Anggaran DKI

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana akan kembali membuka anggaran aneh Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana. (Foto: Instagram/@willsarana)

Jakarta - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan akan kembali membuka anggaran aneh yang ada di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Menurutnya masih ada puluhan kejanggalan anggaran yang dirasa tak masuk akal.

"Masih ada puluhan, waktu kita buka anggaran itu di publik, kita kasih teaser bahwa banyak anggaran-anggaran yang aneh yang belum terbuka. Pastinya kita akan buka semua di rapat anggaran," kata William kepada Tagar usai menghadiri acara diskusi bertajuk Selamatkan Ibu Kota, di Gedung Menara Jamsostek, Jakarta, Minggu, 24 November 2019.

Politikus muda ini memang sempat mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020 yang ada dalam laman apbd.jakarta.go.id. Rencana kedepan, ia bersama anggota DPRD dari PSI telah mengumpulkan banyak dana yang tak sesuai. Dalam waktu dekat, puluhan anggaran itu akan ia bongkar.

"Lebih dari dua puluhan, mungkin tiga puluh. Kita mau tes apakah sudah dicoret atau belum setelah ramai, nanti pada saat rapat banggar kita mau buka semua," ucap William.

Jika sebelumnya menemukan keanehan pada anggaran di bidang pendidikan, William mengatakan, penemuan lainnya ada pada beberapa bidang. "Itu banyak, lintas komisi, enggak hanya pendidikan tapi di beberapa komisi lain," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Twitter miliknya @willsarana ia menyoroti anggaran yang dinilai janggal di antaranya anggaran lem Aibon Rp 82, 8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pulpen Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

William pun membagikan link lem Aibon untuk bisa diakses publik agar mereka melihat apa yang sudah disusun di e-budgeting Pemprov DKI Jakarta.

William Aditya Sarana. (Foto: Facebook/William Aditya Sarana)

Dalam laman apbd.jakarta.go.id, pagu anggaran lem aibon diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama 'Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri' senilai Rp 82,8 miliar.

Rinciannnya, anggaran akan digunakan untuk membeli lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuan sebesar Rp 184.000. Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK). []

Unggahan Wiliam pun menjadi perbincangan publik. Tapi, tiba-tiba tombol pintasan dalam laman apbd.jakarta.go.id untuk mengakses dokumen KUA-PPAS hilang, beberapa jam setelah William mengungkap anggaran lem Aibon, Selasa, 29 Oktober 2019. William menduga perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta karena tak mau dokumen KUA-PPAS terekspos publik.

Pengamat pendidikan Ahmad Risali mengatakan munculnya jumlah nominal yang besar dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemprov DKI Jakarta seperti pengadaan lem Aibon Rp 82 miliar dan pulpen Rp 123,8 miliar untuk sekolah-sekolah di Jakarta, karena tidak ada sistem pengawasan atau supervisi. Si pembuat anggaran, kata dia tak diawasi oleh orang yang memiliki jabatan lebih tinggi ketika mengisi anggaran pengadaan barang. Sehingga keluarlah nominal yang dinilai janggal.

"Biasanya pembuat anggaran mengisi apa yang ada agar pagu terpenuhi, kemudian melakukan revisi," ucap Ahmad kepada Tagar, Kamis, 31 Oktober 2019.

Menurut Ahmad celah dalam sistem pembuatan anggaran tersebut tidak boleh dibiarkan. Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta harus mengubah sistem pembuatan anggaran, salah satunya dengan memperketat supervisi.[]