Jakarta, (Tagar 18/4/2017) - Mempersulit warga Jakarta untuk mendapatkan formulir C6 menjadi salah satu alat kecurangan yang paling massif dan sistematis jelang pencoblosan pilkada Jakarta tanggal 19 April besok.
Banyaknya keluhan warga yang belum mendapat atau ditolak mendapatkan formulir C6 karena mereka dituduh mendukung Ahok. KPUD dan petugas KPPS serta Bawaslu harus benar-benar memonitor kasus ini secara serius dan menindak oknum-oknum panitia pemilihan pemungutan suara.
"Fakta yang kami temukan di lapangan, rekapitulasi dari laporan 4 hari terakhir menyangkut distribusi C6, banyak warga yang melaporkan tidak terlayani dengan baik dengan alasan macam-macam," kata anggota tim pemenangan bagian data pemilih dan saksi I Gusti Putu Artha di Jakarta pada Selasa (18/4).
Pusat pengaduan tim BaDja menerima 1.483 laporan. Jenis keluhan yang diterima adalah para pendukung Ahok tidak menerima formulir C6 secara kolektif, bahkan jumlahnya ratusan orang.
Politisasi C6 ini bisa berdampak serius secara politis serta akan menghabiskan dana lebih besar karena kemungkinan besar pemungutan suara di satu TPS akan diulang kembali. Salah satu contoh kasus kejadian di TPS 29 Kalibata yang melakukan pemungutan suara ulang pada putaran pertama karena ada warga yang ketahuan menggunakan C6 orang lain untuk mencoblos.
Politisasi Formulir C6 ini diduga kuat akan semakin meningkat dengan adanya isu pengerahan massa dari luar kota yang akan datang ke Jakarta pada hari pencoblosan. "KPU harus menjelaskan berapa C6 yang ditarik. Karena kalau malam ini C6 tak diserahkan ke pemilih, maka akan direkap ke KPPS dan diketahui hasilnya," kata Putu.
Putu juga mengimbau bagi warga yang belum dapat C6 segera meminta haknya ke panitia pemilihan setempat dan tidak perlu takut. Putu juga menyarankan agar warga datang secara bergerombolan bila formulir C6 tidak didapatkan secara massal.
Namun, Putu juga menegaskan, KPUD pernah mengatakan bahwa formulir C6 bukan persyaratan wajib, selama warga membawa identitas resmi seperti KTP, SIM, atau Kartu Keluarga (KK), mereka bisa menyoblos. Putu juga meminta agar warga membawa semua dokumen tersebut ke TPS.
Tim pemenangan Ahok-Djarot sudah menyiapkan 20 jalur pusat pengaduan telepon menyangkut distribusi formulir C6. Selama warga terdaftar di DPT dan dapat menunjukkan identitas resmi, maka petugas wajib melayani walaupun tidak memiliki formulir C6.
Sampai hari ini laporan warga yang tidak mendapatkan formulir C6 dan melakukan pengaduan ke tim Ahok-Djarot berasal dari kawasan Rusun Albo Cakung Barat, Komplek Taman Modern Cakung, Apartemen Park View Sunter, Perumahan Green Lake Cengkareng, Komplek Perumahan Puri Mansion Jakarta Barat. Pondok Indah dan Panglima Polim. (wwn)
