Wamen Budi Minta BUMN Industri Unjuk Rencana 5 Tahun

Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin meminta BUMN menyampaikan rencana bisnis jangka panjang yang selaras dengan pemerintah.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. (Foto: amcham.or.id)

Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin meminta BUMN menyampaikan rencana bisnis jangka panjang yang selaras dengan pemerintah. Khususnya, BUMN yang ia pegang yaitu BUMN yang bergerak di bidang industri.

"Saya minta kepada mereka di akhir Maret menyampaikan rencana jangka panjang dalam lima tahun, saya harapkan selaras dengan rencana jangka panjang Presiden dan selaras dengan rencana jangka Menteri BUMN," ujar Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Penyehatan BUMN, Erick Thohir Akan Pangkas Perseroan

Selain itu, menurut dia BUMN semestinya mampu memetakan bisnis BUMN ke depan disesuaikan perubahan zaman. Agar kegiatan bisnis perseroan pelat merah tersebut dapat berjalan berkelanjutan.

"Rencana ke depan seperti apa? Di dalam kehidupan, akan terjadi suatu titik infleksi, di mana akan terjadi perubahan yang signifikan dari suatu peradaban," ucapnya.

Sebagai suatu entitas bisnis, kata dia BUMN harus selalu mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi. Apalagi, masalah yang berhubungan dengan perubahan zaman.

"Karena pada saat di titik infleksi itu akan ada bisnis yang hilang tapi juga ada bisnis yang menggeliat dan tumbuh dengan pesat. Infleksi peradaban mungkin mengubah industri mereka," tuturnya. []

Berita terkait
Jokowi dan Erick Thohir Rencanakan Perampingan BUMN
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah meninjau rencana perampingan pada 142 perseroan pelat merah sejalan dengan arahan Jokowi.
Jenderal Penangkap Tommy Soeharto Jadi Petinggi BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik empat pejabat tinggi madya atau setingkat eselon satu.
Dua Tahun Lagi Masih Rugi, PKS Minta BUMN Dibubarkan
Anggota Komisi VI Rafli Kande meminta BUMN yang memicu defisit anggaran APBN alias merugi selama dua tahun ke depan dibubarkan.