Pematangsiantar - Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, menampik keterlibatan dirinya dalam pungutan dana 15 persen insentif PNS dan THL. Meski begitu dia membenarkan perihal pemanggilan dirinya oleh Polda Sumut.
"Kalau tidak salah surat pemanggilan ada, untuk beberapa orang itu, banyaklah ada puluhan orang itu. Mengenai jadwal saya belum tau, cobak tanyak sama kabag umum siapa-siapa saja," terangnya, saat ditemui selesai mengikuti perayaan Adhyaksa ke-59 di kompleks Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Senin 22 Juli 2019.
Meski berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Adiaksa Purba menyebut namanya, dia juga membantah pengakuan kuasa hukum Adiaksa Purba, Netty M Simbolon, yang menyebutkan ada restu dari dirinya dan Sekda Budi Utari Siregar terkait pungutan.
"Aku kalau bicara bolak-balik selesai rapat ASN, dan apel selalu kukatakan, kerja bagus-bagus, jangan macam-macam, profesional, yang aneh-aneh engak urusanku, itu aja," katanya.
Ada beberapa kabid yang diperiksa sebagai saksi hari ini
Sementara itu, sejumlah kepala bidang di BPKD Pematangsiantar diperiksa Polda Sumut di kantor BPKD yang berada di Jalan Merdeka Pematangsiantar.
"Iya, sejumlah kepala bidang di BPKD Pemkot Siantar diperiksa Polda Sumut hari ini," ungkap Kepala Bagian Hukum Pemkot Pematangsiantar, Herry Oktarizal.
Ditanya secara rinci apakah Kepala Bidang Pendapatan 1 atau 2, dia enggan membeberkannya. "Ada beberapa kabid yang diperiksa sebagai saksi hari ini," terangnya.
Salah seorang pegawai di bidang Pendapatan BPKD yang enggan disebut namanya, mengakui dirinya mendapat panggilan dari Polda Sumut sebagai saksi. "Ada, Bang. Hari Jumat kalau nggak salah," tuturnya.[]
Baca juga:
- 16 Pegawai Dispenda Pematangsiantar Terjaring OTT
- Polda Jadwalkan Periksa Wali Kota dan Sekda Siantar
