Medan - Pengamat komunikasi Ara Auza menekankan, Wali Kota Medan ke depan harus memiliki kompetensi komunikasi. Ini dibutuhkan untuk dapat menyampaikan pesan pembangunan.
Hal itu dia sampaikan usai menyaksikan debat publik III Pilkada Medan 2020.
"Kompetensi komunikasi khususnya komunikasi politik diperlukan oleh seorang wali kota dalam memimpin Kota Medan," ujar Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area (UMA) ini, Sabtu, 5 Desember 2020.
Komunikasi politik, katanya, tidak hanya diperlukan kepada masyarakat, media massa, dan bawahan.
Baca juga: Masa Tenang Pilkada Medan, Hoaks di Medsos Serang Paslon
Kompetensi komunikasi juga diperlukan dalam menjalin komunikasi dengan pemimpin daerah di sekitar Kota Medan, seperti Deli Sedang, Binjai dan Karo (Mebidangpro), pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan banjir, macet, dan sampah di Kota Medan
"Kompetensi komunikasi diperlukan untuk menyelesaikan pesan pembangunan, supaya arah pembangunan di Kota Medan sesuai dengan perencanaan Mebidangpro, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Ara.
Menurutnya, perlu adanya kompetensi komunikasi Wali Kota Medan untuk dapat menyampaikan kesesuaian pesan dengan pemerintah daerah Mebidangpro, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
"Apabila kemampuan dalam menghasilkan pesan yang sama, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan banjir, macet, dan sampah di Kota Medan," tuturnya.
Baca juga: Alumni 212 Sebut Pilkada Medan Bukan Urusan Surga dan Neraka
Menyelesaikan masalah banjir, sambung Ara, perlu melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah Deli Serdang dan Karo, begitu juga kemacetan.
Selain di pusat kota, kemacetan di Kota Medan terjadi di titik-titik pintu masuk Kota Medan yang berasal dari kawasan Deli Serdang, dan Binjai.
Baca juga: Debat Publik Pilkada Siantar di Medan dan Digelar Jam Kerja
"Intinya Wali Kota Medan ke depan harus memiliki kompetensi komunikasi untuk dapat menyampaikan pesan pembangunan, dalam mengatasi permasalahan di Kota Medan dengan melaksanakan komunikasi efektif kepada pemerintah daerah Mebidangpro, pemerintah provinsi dan terlebih pemerintah pusat," tegas Ara.[]
