UNTUK INDONESIA
Wali Kota Cirebon Curhat Masalah Anggaran ke DPR
Dalam kuota pembagian anggaran, Kota Cirebon mendapat jatah paling kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Barat
Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menyerahkan cinderamata kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Foto: Tagar/Humas Pemkot Cirebon).

Cirebon - Di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis SH mencurahkan unek-uneknya (curhat) terkait kuota pembagian anggaran Kota Cirebon mendapatkan jatah yang paling kecil dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat. Masalah ini disampaikan Azis saat Selly melakukan kunjungan ke tersebut pada Senin, 9 Maret 2020.

Azis menuturkan Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 360.000 jiwa merupakan pusat niaga dan jasa, maka tak heran pada siang hari populasi masyarakatnya mencapai dua juta jiwa. “Bertambahnya penduduk di Kota Cirebon pada siang hari tentu membawa dampak positif dan juga dampak negatifnya,” katanya.

Azis menuturkan meski terjadi penambahan jumlah penduduk pada siang hari dan bertambahnya masalah sosial akan tetapi dalam kuota pembagian anggaran, Kota Cirebon mendapat jatah paling kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. “Kota Cirebon dengan dukungan anggaran terbatas memiliki tanggung jawab besar di bidang sosial dan permasalahan lain seperti bencana banjir,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Anggota DPR RI Komisi VIII, Selly Andriany Gantina menuturkan Komisi VIII yang membawahi masalah sosial, kesejahteraan masyarakat dan agama siap memberikan dukungan dan bantuan untuk Pemda Kota Cirebon melalui kementerian terkait jika terjadi kondisi yang mendesak. “Misal ada musibah banjir, kami bisa mendorong bantuan cepat kepada kementerian sosial atau kementerian agama untuk sarana ibadah,” ujarnya.

Untuk memperlancar aliran bantuan dari pusat, Selly meminta Pemda Kota Cirebon terus memperbaharui data pemetaan sosial agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. “Program lain yang perlu diperhatikan Pemda Kota Cirebon yaitu masalah pemberdayaan perempuan dan kenakalan remaja (tawuran),” tuturnya.

Selly menambahkan permasalahan di Kota Cirebon cukup komplek sehingga perlu ditangani bersama bahkan oleh Pemda di sekitar seperti Kabupaten Cirebon. “Kami dari Komisi VIII tentu siap memberikan dukungan kepada Pemda Kota Cirebon khususnya dalam mengatasi masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Masalah Anggaran ini pernah juga disampaikan Azis saat menerima dan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dengan PT Taspen (Persero) tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai non ASN di Lingkungan Pemda Kota Cirebon, Pengelolaan Taman Sehati Taspen, di ruang kerja Wali Kota Cirebon, Rabu, 19 Februari 2020 lalu.

Dalam kesempatan itu,Azis mengatakan Pemkot Cirebon, memiliki keterbatasan terutama keterbatasan anggaran. Selama ini untuk melaksanakan pembangunan, Pemkot Cirebon masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemprov Jabar dan Dana Alokasi Khusus (DAK). []

Berita terkait
Wali Kota Cirebon Minta RT/RW Pantau Warga Sakit
Ketua RW dan RT yang ada di Kota Cirebon juga dilibatkan untuk menjadi pemantau dan pemerhati
Masker Langka di Kota Cirebon
Kelangkaan masker di Kota Cirebon, terjadi setelah munculnya isu virus Corona yang menyerang dua warga Depok, Jawa Barat
Cirebon Terpilih dalam Program Kota Layak Huni PUPR
Cirebon terpilih menjadi salah satu kota yang diprioritaskan dalam program pengembangan kota layak huni Kementerian PUPR.
0
Didi Kempot dan Belasan Pejabat Nyanyi Lagu Dilarang Mudik
Didi Kempot dan belasan pejabat nyanyi lagu bagian dari kampanye agar masyarakat tidak mudik Lebaran 2020 Lebaran 2020 di tengah pandemi corona.