Usai Ricuh 22 Mei, Ini Harus Dilakukan Elit Politik

Aksi 22 Mei yang merembet menjadi kericuhan sepatutnya disikapi elit politik dengan sebuah tindakan.
Sejumlah massa aksi terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/209). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, menilai kerusuhan pasca-demonstrasi di depan Gedung Bawaslu merembet ke sejumlah titik di Jakarta merupakan perbuatan oknum. 

Narasi yang menyudutkan massa Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai otak kerusuhan itu, kata Irma, sebaiknya disudahi. Sebab, pasangan calon nomor urut 02 tersebut sudah memilih jalur Mahkamah Konstitusi  (MK) untuk menggugat hasil Pemilu 2019.

"Pak Prabowo-Sandi menyatakan akan membawa masalah ini ke MK, tentu ini sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, sepertinya ada oknum yang memanfaatkan tenggang waktu ini untuk membuat rusuh," terangnya kepada Tagar, Kamis 23 Mei 2019.

Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan itu, Irma menyebut ada dalang yang berselimut di belakang massa demo. "Tentu oknum-oknum yang menjadi aktor di belakangnya," jelasnya.

Di balik itu, Ketua DPP Partai Nasdem tersebut menggarisbawahi narasi mendelegitimasi penyelenggara Pemilu 2019 menjadi salah satu unsur yang memicu kerusuhan di Gedung Bawaslu, Thamrin, Tanah Abang, Petamburan, sampai kawasan Slipi.

"Narasi-narasi yang dibangun untuk mendelegitimasi penyelenggara adalah point penting terjadinya aksi," bebernya.

Lebih jauh, Irma tak ingin menyalahkan pihak lain. TKN sepenuhnya akan menyerahkan proses investigasi kepada pihak keamanan. "Kita lihat saja nanti hasil investigasi pihak keamanan negara," tutupnya.

Saatnya Elite Politik Duduk Bareng

Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut aksi 22 Mei bisa saja terjadi lantaran kekecewaan terhadap hasil Pilpres 2019. Karena, lumrah terjadi ada pihak memiliki data kemudian menduga hadir kecurangan di balik Pilpres 2019. Mengingat juga Indonesia adalah negara demokrasi.

"Kebetulan akhirnya karena banyak, maka mereka bersama-sama aksi di 22 Mei," ujarnya.

Jika berakhir rusuh, menurutnya kini diperlukan peran dari jajaran elite politik. Mereka sudah saatnya berpikir cara menenangkan massa yang melakukan aksi. Bukan hanya dari elite politik pasangan calon 02, tapi juga elite politik pasangan calon 01. Bahkan, bila perlu pimpinan dari KPU dan Bawaslu muncul untuk menenangkan massa.

"Bukan hanya Prabowo yang dikejar-kejar untuk menenangkan tetapi juga Pak Jokowi sebagai Kepala Negara harus menenangkan. Termasuk pimpinan KPU dan Bawaslu," jelas Pendiri dan Komisaris Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut.

"Coba pernah tidak penyelenggara KPU dan Bawaslu memikirkan untuk bertemu dengan perwakilan para demonstran?" tanyanya.

Mestinya, pimpinan KPU dan Bawaslu berpikir demonstrasi bisa diakhiri dengan dialog. Kenapa dialog ini penting, karena sudah diajari dan diwariskan oleh para pendiri negara ini.

"Mereka mewariskan teknologi canggih untuk menyelesaikan konflik namanya musyawarah mufakat. Nah, kalau itu dilaksanakan oleh Pimpinan KPU dan Bawaslu bisa saja ini berakhir dengan cepat gitu kan," pungkasnya.

Baca juga: 

Berita terkait
0
David Beckham Refleksikan Perjalanannya Jadi Pahlawan untuk Inggris
David Beckham juga punya tips untuk pesepakbola muda, mengajak mereka untuk menikmati momen sebelum berlalu