Semarang - Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) jilid tiga berakhir pada 21 Juni mendatang. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sudah menyiapkan opsi lanjutan menghadapi pandemi Covid-19 usai PKM jilid tiga rampung.
Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memberi sinyal hanya ada dua skenario ketika PKM jilid tiga berakhir. Yakni, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau new normal.
Hal itu diungkapkannya saat diskusi bersama jajaran Universitas Semarang (USM) terkait persiapan pelaksanaan new normal dalam masa pandemi virus corona. Diskusi bertajuk Persiapan New Normal di Institusi Pendidikan dilaksanakan secara daring, Kamis, 11 Juni 2020.
“Setelah PKM tahap tiga, Pemkot Semarang akan tinjau ulang apakah Kota Semarang akan memasuki masa new normal atau malah ke PSBB. Kebijakan yang diambil nantinya dilihat dari jumlah pasien virus corona di Kota Semarang diakhir masa PKM tahap tiga 3,” tutur Ita, sapaan akrab Wakil Wali Kota Semarang.
Data dari laman resmi Covid-19 Kota Semarang per Minggu, 14 Juni 2020, menyebutkan ada 246 kasus positif Covid-19, pasien dalam pengawasan (PDP) tunggu hasil sebanyak 228 kasus. Untuk warga kategori orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 351 orang, dalam perawatan 243 orang, tiga perbaikan klinis, dan pasien sembuh 378 orang. Sementara positif corona meninggal ada 78 kasus.
Setelah PKM tahap tiga, Pemkot Semarang akan tinjau ulang apakah Kota Semarang akan memasuki masa new normal atau malah ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Ita, karena masih tingginya angka kasus tersebut, Pemkot Semarang saat ini menerapkan PKM jilid tiga, mulai 8 Juni-21 Juni 2020. Upaya yang sudah dilakukan Pemkot Semarang adalah patroli malam secara masif kerjasama kelurahan, kecamatan, TNI, dan Polri.
Selain itu, digencarkan sosialisasi door to door, rapid test dan swab test secara masif, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, dan upaya terkait lainnya.
Sebagai informasi, di masa PKM jilid tiga sekarang, Kota Semarang sudah membuka sejumlah sektor terkait aktivitas masyarakat. Di antaranya di bidang perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, perhotelan, perkantoran, rumah makan, PKL, dan swalayan yang bertujuan agar perekonomian dapat segera bangkit lagi.
Turut dibuka pula tempat ibadah, tempat olahraga, pernikahan, dan takziah noncorona. Meski telah dibuka namun tetap harus seizin Gugus Tugas, pembatasan jumlah hingga kewajiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Khusus sektor-sektor seperti pendidikan, tempat hiburan, dan tempat wisata semetara ini belum dibuka dan masih menunggu aturan dari pemerintah pusat.
“Maka dari itu agar Kota Semarang segera memasuki masa new normal mari semua warga Semarang untuk lebih peduli dan disiplin untuk terapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, cuci tangan, cegah berkerumun, serta stay at home jika tidak ada kegiatan yang tidak terlalu penting. Dengan kebiasaan warga tersebut maka penyebaran virus corona akan cepat dicegah dan dihentikan," tutur Ita.
Alasan Tidak Lockdown
Suasana diskusi daring civitas akademika Universitas Semarang (USM) dengan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. (Foto: Humas USM)
Muncul beberapa pertanyaan dalam diskusi tersebut, antara lain mengapa Kota Semarang tidak melakukan lockdown? Menjawab hal itu, Ita menyampaikan alasannya.
Bahwa Kota Semarang adalah ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk Kota Semarang sekitar 1,7 juta orang. Di hari kerja, jumlah warga bisa bertambah hingga mencapai 2,5 juta orang karena banyak penduduk dari daerah sekitar yang bekerja di Kota Semarang.
"Maka apabila Pemkot Semarang mengambil kebijakan lockdown maka tentu saja perekonomian akan turun secara drastis dan itu akan berimbas kehidupan warga. Nantinya akan semakin berat, sehingga kebijakan Kota Semarang adalah lebih memilih PKM bukan kebijakan lockdown,” kata dia.
Pertanyaan lain seputar kapan sektor pendidikan di Kota Semarang dapat mulai new normal. Menjawab hal ini, Ita belum bisa memberikan gambaran jelas soal pelaksanaan new normal pendidikan di waktu dekat.
"Mohon maaf sampai saat ini kami belum bisa menentukan kapan sektor pendidikan dapat dibuka, kami berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan September 2020 ini sudah bisa new normal di dunia pendidikan,” ujar dia.
Maka apabila Pemkot Semarang mengambil kebijakan lockdown maka tentu saja perekonomian akan turun secara drastis dan itu akan berimbas kehidupan warga.
Meski begitu, pemerintah tidak berpangku tangan. Pemkot Semarang terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Apabila sektor pendidikan sudah dibuka nantinya akan ada giliran siswa dan mahasiswa yang masuk, pembatasan jumlah siswa atau mahasiswa dalam satu kelas, atau ada pembatasan-pembatasan lain," tutur dia.
Rektor USM Andy Kridasusila menyatakan pihaknya siap dan selalu mengikuti arahan, aturan, panduan, dan acuan yang dikeluarkan oleh Pemkot Semarang dan pemerintah pusat dalam menghadapi kondisi pandemi.
"Kami dalam perkuliahan melakukan kuliah daring, praktikum daring, dan KKN back to village atau KKN di wilayah rumah masing-masing," ujar dia.
Andy menambahkan USM sebagai salah satu pelaku pendidikan saat ini masih menunggu arahan dari Pemkot Semarang terkait masa new normal. Pihaknya saat ini sudah beraktifitas kembali, khususnya untuk dosen dan karyawan.
Protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, social distancing, penyemprotan disinfektan, dan pembatasan kegiatan dilakukan secara ketat. []
Baca juga:
- Sidak Ganjar Pranowo di Pasar Karangayu Semarang
- Sidak Kantor Pos, Ganjar Ingatkan Ibu yang Antre BST
- PKM Kota Semarang Diperpanjang Hingga 21 Juni
