Jakarta - Strategi komunikasi bukan hanya sekadar menjadi upaya pemerintah dalam hal menyampaikan kebijakan serta capaian, namun komunikasi juga bisa digunakan dalam hal mendukung program kerja. Seperti yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Strategi komunikasi yang dibangun salah satunya dalam upaya memerangi mafia tanah dengan cara melakukan penyebarluasan informasi yang efektif di bidang hukum pertanahan kepada masyarakat.
"Kita memerlukan strategi komunikasi yang efektif dalam penyebarluasan suatu informasi kepada masyarakat," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dalam keterangannya, Senin, 31 Januari 2022.
Dalam konteks itu lah muncul komunikasi hukum yang memaksimalkan strategi komunikasi dalam bidang hukum salah satu tujuannya mempertegas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.
Ia juga mengapresiasi tawaran dari Visi Law Firm yang digawangi Febri Diansyah untuk membantu Kementerian ATR/BPN dalam melakukan strategi komunikasi dengan menjadi juru bicara yang andal.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Lakukan Antisipasi Penyelesaian Permasalahan Tanah
- Baca Juga: Presidensi G20, Kementerian ATR/BPN Lakukan Upaya Peningkatan Kesadaran Publik terkait Transformasi Digital
"Tawaran membantu Humas kami senang sekali. Yang Anda akan latih beberapa orang di Kantor Wilayah untuk bagaimana merespons masalah besar, kemudian memetakan Humas kita yang selama ini sudah cukup bagus," katanya.
Dalam kesempatan ini, Febri Diansyah menyampaikan mengenai pentingnya strategi komunikasi di bidang hukum. Menurutnya, selama ini hal-hal terkait hukum masih disampaikan dengan bahasa yang rumit kepada masyarakat.
"Dalam konteks itu lah muncul komunikasi hukum yang memaksimalkan strategi komunikasi dalam bidang hukum. Salah satu tujuannya mempertegas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah," ujarnya.
- Baca Juga: Anggota Komisi II DPR RI Sosialisasikan Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Yogyakarta
- Baca Juga: Menteri ATRBPN Ajak Pemda Ringankan BPHTB sebagai Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam penyampaian komunikasi ke masyarakat terkadang sulit dipahami, karena belum maksimalnya fungsi kehumasan yang cenderung satu arah. Karena tujuannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah dapat mengedukasi masyarakat.
"Terdapat isu-isu materi yang sulit dipahami, dengan strategi komunikasi yang tepat sampai di publik dapat meningkatkan kredibilitas lembaga. Kegagalan pihak termasuk aparat penegak hukum dan advokat menyampaikan apa yang menurut kami penting, bukan berpikir apa yang harus didengar orang. Ini tantangannya dan memang tidak mudah menjelaskan," ucapnya. []
