Jakarta - Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, mengatakan kepemimpinan Sofyan Djalil, Kementerian ATR/BPN belum menjalankan program pemerintahan Jokowi dengan baik untuk melakukan reformasi agraria.
"Saya menganggap Sofyan Djalil gagal memimpin Kementerian ATR/BPN. Banyak persoalan-persoalan tanah dan mafia tanah yang terjadi pada saat ia memimpin Kementerian, padahal ia diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan itu," kata Fernando, Rabu, 15 Desember 2021.
"Jangan sampai karena dianggap orangnya Jusuf Kalla, lalu ia dibiarkan saja. Padahal, kinerjanya sebagi pembantu Presiden Jokowi dalam menuntaskan persoalan di ATR/BPN sangat lamban. Sofyan Djalil tidak menguasai lapangan," katanya.
Menurut Fernando, Presiden Jokowi sebaiknya menunjuk menteri kabiner yang dapat menguasai persoalan lapangan, sehingga, kata dia, dengan cepat dan tanggap, bisa menterjemahkan harapan Presiden.
Pada akhir masa pemerintahannya, Jokowi harus membuat legacy yang berpihak pada masyarakat terutama yang mampu menuntaskan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat.
"Dengan demikian, beban Presiden Jokowi akan jauh berkurang. Apalagi ini mau pemilu. Para Menteri sudah mulai kasak kusuk dan tidak fokus lagi bekerja," katanya.
Oleh sebab itu, Fernando menegaskan, Presiden Jokowi harus memastikan para menteri kabienet harus dipilih yang dapat fokus dan secara totalitas bisa bekerja penuh sampai akhir masa jabatan di 2024 mendatang.
"Pada akhir masa pemerintahannya, Jokowi harus membuat legacy yang berpihak pada masyarakat terutama yang mampu menuntaskan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat," katanya.[]
Baca Juga:
- Sofyan Djalil Percepat Penyelesaian Konflik Agraria
- Sofyan Djalil: Program Prioritas Jadi Fokus Kementerian ATR/BPN 2022
- Sofyan Djalil: Jadikan Peringatan Hantaru sebagai Evaluasi
- Kasus Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Kementerian ATR/BPN Berikan Perhatian Serius
