Jakarta - Keputusan pemindahan ibu kota Indonesia oleh Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur akan menimbulkan banyak dampak. Salah satu dampak yang akan sangat dirasakan masyarakat adalah sisi ekonomi.
Pengaruh ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota dapat dilihat baik secara positif maupun negatif. Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Institute For Development of Econimics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurohman.
"Memang jika dipandang secara objektif, kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur berdampak positif dan negatif secara ekonomi," kata Rizal kepada Tagar pada Rabu, 4 Desember 2019.
Selain 3 itu, bisnis layanan dan jasa di daerah ibu kota baru dan sekitarnya juga pasti berdampak positif. Karena demand-nya ada.
Menurutnya dampak positif pemindahan ibu kota dapat dirasakan baik pelaku ekonomi makro maupun masyarakat yang menjadi pegiat ekonomi mikro.
"Ada beberapa aspek, yang pasti kegiatan pertanian di Kaltim maupun daerah sekitar akan meningkat karena kebutuhan produk pertanian meningkat, lalu infrastruktur penghubung antar provinsi di Kalimantan akan meningkat," kata Rizal.
Ia juga menilai bisnis sektor pemukiman di daerah sekitar ibu kota dapat meningkat disebabkan tingginya permintaan karena datangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai-pegawai swasta yang bekerja di daerah ibu kota.
"Selain 3 itu, bisnis layanan dan jasa di daerah ibu kota baru dan sekitarnya juga pasti berdampak positif. Karena demand-nya ada," ujar Rizal.
Namun, Rizal mengingatkan ada beberapa dampak negatif secara ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dampak negatif yang ia maksud dapat memengaruhi perekonomian berskala nasional.
"Salah satu yang harus diwaspadai pemerintah dalam memindahkan ibu kota adalah dampak inflasi. Karena jika perpindahan dilakukan dengan mendadak dan cepat, perekonomian regional dan nasional bisa mengalami shock, goncangan," kata dia.
Rizal juga menyoroti kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang masih terjadi antara Pulau Jawa dengan daerah-daerah lain termasuk Kalimantan.
"Hal yang harus diwaspadai juga mengenai SDM ini, karena katakanlah kalau masyarakat kawasan ibu kota baru belum siap, ujung-ujungnya masyarakat di Jakarta atau kawasan SDM maju yang diserap, bukan masyarakat setempat," kata Rizal.
Menurut Rizal, pemerintah tidak perlu terlalu terburu-buru menjalankan kebijakan pemindahan ibu kota. Ia juga menyoroti alasan pemerataan pembangunan sebagai afirmasi kebijakan tersebut.
"Dulu semangat pemerataan pembangunan setelah masa reformasi adalah desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Nah seharusnya cara-cara seperti ini bisa menjadi fokus pemerintah daripada langsung memutuskan pemindahan ibu kota yang menelan biaya dan shock ekonomi yang besar," kata Rizal.
Baca juga:
- Markas KPK Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru di Kalimantan
- Kaltim Jadi Ibu Kota, BNPB: Ancaman Bencana Rendah
