Bandung - Peneliti senior dari Indo Barometer Asep Saepudin menuturkan dari hasil analisis ihwal rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur ada beberapa yang harus diperhatikan Presiden Joko Widodo.
Terutama dari aspek kelemahan dari rencana tersebut. Pertama, soal lahan yang akan digunakan. Seandainya memang akan bersinggungan dengan hutan lindung, dan jika tidak diterapkan prinsip proteksi lingkungan yang baik. Maka, hal ini tentunya akan mengundang banyak kritik dari mata internasional.
"Jika berada di lahan gambut pun akan memberikan kendala tersendiri. Belum lagi, Kalimantan Timur masih menjadi daerah rawan banjir khususnya pada wilayah yang dekat dengan hulu atau aliran sungai," tutur dia, di Bandung, Jumat 30 Agustus 2019.
Belum lagi jelas Asep, dari aspek ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah. Di samping itu, hal yang harus diperhatikan adalah soal wilayah Kalimantan Timur yang masih belum siap infrastrukturnya tentu akan mempersulit logistik atau pengadaan bahan hingga SDM selama proses pembangunan ibu kota negara nanti.
"Dan ini akan terjadi resistensi untuk pindah ke lokasi sejauh itu. Biaya transportasi pun akan lebih mahal karena harus via kapal udara dan laut. Dengan kata lain, dalam proses pengadaan sumber daya manusia pendukung kota-kota Kalimantan relatif kurang siap jika di bandingkan Jabodetabek," jelas Asep.
Dari aspek pembiayaan terang Asep, tentu saja akan memerlukan anggaran besar. Menurut perhitungan Bappenas, pemindahan ibu kota negara membutuhkan kurang lebih Rp 466 triliun.
"Anggaran Rp 466 untuk pemindahan ibu kota negara itu luar biasa," terang Asep.
Kalimantan Timur pun ibarat kertas masih kosong. Sehingga lebih mudah untuk memulai tujuan yang diinginkan
Sementera itu, kelebihan rencana pemindahan ibu kota negara pun tak dipungkiri bakal membawa dampak positif, di antaranya, pertama akan mendorong penyebaran jumlah penduduk karena fakta menunjukkan sebesar 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.
Ke dua, pemindahan ibu kota negara ini pun akan berdampak terhadap pemerataan ekonomi.
"Kalimantan Timur pun ibarat kertas masih kosong. Sehingga lebih mudah untuk memulai tujuan yang diinginkan. Warisan beban dan masalah perkotaan di Jabodetabek bisa dihindari, karena semua berangkat dari nol," kata Asep.
Kemudian pemerintah akan lebih leluasa dalam hal penguasaan lahan. Kontrol pemerintah akan lebih kuat jika lahannya belum liar dimiliki pihak swasta. Kelebihan lain, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan lebih baik, jika dalam hal melakukan desentralisasi geopolitik yang selama ini Jawa sentris bisa menjadi Indonesiasentris.
"Kemudian berdasarkan aspek relasi antar wilayah Kalimantan Timur memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan Sulawesi dan Jawa. Sehingga dapat membantu pembangunannya. Secara geografis pun Kalimantan Timur dinilai bebas dari potensi bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan," kata dia.
Kalimantan Timur juga tidak berbatasan langsung dengan batas negara, dan yang terakhir soal ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status lahan produksi berupa hutan konversi dan hutan produksi dengan konvensi hutan alam.
Asep menyebut, keputusan pemindahan ibu kota negara ini ada yang merespons pro dan ada yang kontra, baik dari elemen masyarakat, organsasi atau kelompok atau perorangan.
Tentu saja pemerintah menurut dia, harus melakukan kajian mendalam soal seberapa efektif kelebihan dan kelemahan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini.
"Sehingga menghasilkan keputusan yang baik dengan mempertimbangkan keadaan yang ada baik dari sisi prospek alam dari SDM dari tujuan besar yang berdampak terhadap sosial ekonomi politik pembangunan dan sebagainya," ujarnya.[]
