PAN Tidak Setuju Indonesia Pindah Ibu Kota

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. (Foto: Tagar/Popy)

Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. 

"Menurut Fraksi PAN, sebaiknya wacana pemindahan ibu kota dikesampingkan dulu, kita fokus secara serius untuk memperhatikan masalah Papua. Sehingga diselesaikan secara baik, tepat dan tuntas," kata Yandri dalam konferensi pers di ruang fraksi PAN, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 3 September 2019.

Karena bagaimanapun isu Papua ini sudah menjadi isu Internasional.

Pemindahan ibu kota, kata Yandri, tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, banyak hal yang lebih penting dibandingkan menyediakan anggaran untuk pemindahan ibu kota.

"Karena bagaimanapun isu Papua ini sudah menjadi isu Internasional, kalau pemindahan ibu kota itu tidak terlalu menjadi kebutuhan mendasar hari ini," ucapnya.

Langkah presiden untuk melakukan pemindahan ibu kota tidak tepat. Karena menurut Yandri, pemindahan ibu kota bukan kebutuhan sekunder.

"Istana Presiden masih bagus sementara rakyat sekarang sedang bergejolak di Papua dan tidak perlu jauh-jauh juga rakyat di sekitar Jakarta bahkan di Jakarta sendiri itu banyak yang rumah tidak layak huni," ucapnya.

Yandri mempertanyakan kenapa ketika masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal layak huni, pemerintah malah membangun istana baru. 

"Saya kira ini tidak menyentuh rasa keadilan bagi rakyat Indonesia," kata dia. []

Berita terkait
Titik Rawan Ibu Kota Baru RI Menurut Pakar Geopolitik
Menurut pakar geopolitik pemerintah harus jeli melihat keamanan ibu kota baru Republik Indonesia (RI), khususnya Pulau Kalimantan.
PUPR Ungkap Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru
Kementerian PUPR ungkap rencana pemerintah pusat bangun ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pindah Ibu Kota, Fadli Zon: Jangan Rampas Hak Publik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan hak partisipasi publik tidak boleh dirampas oleh keinginan pribadi Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara.
0
Massa SPK Minta Anies dan Bank DKI Diperiksa Soal Formula E
Mereka menggelar aksi teaterikal dengan menyeret pelaku korupsi bertopeng tikus dan difasilitasi karpet merah didepan KPK.