Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengungkapkan rencana pemerintah pusat membangun ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Syarif mengatakan, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah telah berencana menganggarkan Rp 466 triliun untuk membangun prasarana seperti jalan, gedung perkantoran, pemukiman, dan infrastruktur pendukung lain di dua kabupaten tersebut sehingga ibu kota baru dapat berjalan dengan optimal.
Nah salah satu persiapannya melalui supply chain (rantai suplai) tadi.
Pembangunan ibu kota baru membutuhkan banyak material seperti semen, aspal, baja, alat konstruksi, dan sebagainya. Rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia diharapkan menggunakan material dan alat konstruksi dalam negeri.
"Memang wacana pembangunan ibu kota baru belum bisa dijabarkan rinci secara formal, tapi memang itu semua membutuhkan kesiapan. Salah satu mempersiapkan material dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Nah salah satu persiapannya melalui supply chain (rantai suplai) tadi," ujar Syarif usai memberikan seminar dalam Workshop Pembinaan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi di Auditorium PUPR pada Selasa, 3 September 2019.
Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan pendataan yang komprehensif terhadap perusahaan-perusahaan material dan konstruksi dalam negeri sehingga pemerintah dapat mengambil langkah lanjutan dalam membangun ibu kota pengganti DKI Jakarta.
"Kuncinya seluruh stakeholder rantai pasok tadi berkoordinasi untuk bekerja sama melakukan pemetaan registrasi data-data yang mereka miliki. Kedua, pemerintah juga mendukung melalui regulasi dan data-data kebutuhan dari pemerintah," kata Syarif.
Estimasi biaya pembangunan ibu kota baru. (Sumber: Kementerian PUPR)Biaya pengadaan material dan alat konstruksi untuk pembangunan proyek infrastruktur nasional termasuk pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat dihemat melalui pemutakhiran koordinasi rantai suplai antara pemerintah dengan para pelaku usaha.
Selain itu, penggunaan material dan alat konstruksi dalam negeri juga dapat mencegah pengadaan melalui impor dari luar negeri. []
