Jakarta - Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF dinilai Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) belum dibutuhkan untuk mengungkap kasus kerusuhan 22 Mei di Jakarta. Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan.

"Kami menilai belum perlu ada TGPF. Tim investigasi Polri ini lebih bagus jika dalam tim ini ada juga bergabung anggota Komnas HAM," ucap dia dikutip dari Antara, Kamis 14 Mei 2019.

Saya berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut serta dalam tim investigasi bentukan Polri untuk mengungkap kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas.

Edi mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga sudah membuka diri dan mengajak tim Komnas HAM bergabung. Sejak awal Polri sangat serius menangani untuk mengungkap kerusuhan.

"Melihat dari lokasi, belum diketahui di mana para korban ditembak dan siapa yang melakukan penembakan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, Kapolri sudah menunjuk Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol Moechgiyarto memimpin tim investigasi agar mendapatkan hasil yang transparan dan bisa dipercaya masyarakat.

"Kita melihat, Polri sangat transparan dan terbuka," ucapnya.

Sebelumnya, delapan orang tewas dan ratusan orang mengalami luka-luka, termasuk puluhan polisi saat terjadi kerusuhan di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta.

Kerusuhan terjadi usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf sebagai pemenang pada Pemilihan Presiden 2019. []

Baca juga: