Medan - Organisasi Masyarakat (Ormas) umat Islam se-Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Senin, 2 Maret 2020. Mereka mengutuk kebiadaban terhadap umat Islam di India.
Ormas Islam yang melakukan aksi unjuk rasa adalah Forum Umat Islam, Yayasan India Muslim, Pemuda Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Umat Islam, Laskar Umat Islam, dan lainnya.
Kebiadaban yang terjadi di sana harus dihentikan
Salah satu koordinator aksi bernama Azis dalam orasinya mengajak anggota DPRD Sumatera Utara untuk tegas dan mengambil langkah cepat, terkait dengan kerusuhan di negara India.
"Kita ingin mengajak anggota dewan untuk bersama sama ke kantor Konsulat Jenderal India yang ada di Kota Medan, kebiadaban yang terjadi di sana harus dihentikan. Jangan ada lagi aksi yang merugikan umat Islam di sana," kata Azis.
Dalam aksi itu, massa membawa beberapa spanduk atau stiker dengan aneka ragam tulisan. Mereka mendukung aksi bela muslim di India, seperti 'save muslim India', 'stop kekerasan muslim di India', 'freedom for muslim di India', dan boikot produk India'.
Selain itu, mereka juga membawa gambar mirip Perdana Menteri India Narendra Modi. Gambar lelaki itu ditutup wajahnya dan tertulis 'wanted', 'dead or alive', dan 'Seret Narendra Modi ke Pengadilan Internasional'.
Tidak lama melakukan orasi, datanglah tiga orang dari DPRD Sumatera Utara. Di antaranya Salman Alfarisi dan Ahmad Hadian dari Fraksi PKS serta Rahmansyah Sibarani dari Fraksi Nasdem.
Massa dari Ormas Islam ketika melakukan aksi unjuk rasa didepan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin, 2 Maret 2020. (Foto : Tagar/Reza Pahlevi)Ketiga anggota dewan ini bersama ribuan massa mendatangi Konsulat India yang berada di Jalan Uskup Agung A Sugiopranoto nomor 19, di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.
Sebagaimana diketahui, telah terjadi kerusuhan dan kekerasan berbau SARA terhadap umat Islam di India.
Peristiwa itu bermula pada Minggu, 23 Februari 2020, umat Islam India memprotes Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Undang-undang ini dianggap diskriminatif terhadap umat muslim di negara itu.
Dalam undang-undang baru tersebut, regulasi memberikan status kewarganegaraan kepada imigran. Hanya saja, umat Islam dikecualikan dalam pemberian ini. Keesokan harinya, aksi protes berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah foto dan video di media sosial merekam persekusi terhadap seorang muslim yang dilakukan sekelompok umat Hindu.
Dalam aksi persekusi, setidaknya ada 30 nyawa melayang dan ratusan lainnya luka-luka akibat kerusuhan berbau SARA tersebut. Selain itu, sejumlah kendaraan dan bangunan juga rusak usai dibakar massa.
Tak hanya bangunan gedung dan rumah tinggal umat muslim, berbagai tempat peribadatan serta kitab suci umat muslim juga dilaporkan menjadi sasaran pelaku persekusi.
Menteri Agama RI Fachrul Razi Batubara pernah mengecam kebijakan diskriminatif Pemerintah India terhadap muslimin. Meski demikian, Menag menegaskan kebijakan yang tak adil ini bukan berasal dari agama tertentu.
"Kami beranggapan penyataan ini bukanlah ajaran agamanya, hanyalah sikap dari pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu yang ada di India," kata Menag di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat, 28 Februari 2020.
India, kata dia, memberikan status kewarganegaraan kepada semua imigran kecuali beragama Islam. Kebijakan ini, bagi Menag, tidak adil dan mengganggu pemikiran serta hati nurani semua orang.[]
