UNTUK INDONESIA
Tuntut Perppu UU Cipta Kerja Buruh Longmarch Menuju Istana
Sejumlah elemen dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tuntut Presiden Jokowi terbitkan Perppu UU Cipta Kerja. Mereka longmarch ke Istana.
Ilustrasi - Aksi GEBRAK Tolak UU Cipta Lapangan Kerja pada 13 Januari 2019 di DPR. Pada, Kamis, 22 Oktober 2020 buruh diagendakan longmarch menuju Istana mendesak Presiden Jokowi terbitkan perppu. (foto: buruh.co).

Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) kembali menggelar aksi lanjutan terkait penolakan mereka terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2020.

Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan, demonstasi tersebut sedianya akan dimulai pada pukul 10.30 WIB.

Hentikan tindakan represifitas.

"Tapi kawan-kawan masih dalam perjalanan untuk menuju ke depan gedung ILO (kantor buruh internasional) nanti longmarch ke Istana," ujar Nining saat dihubungi Tagar lewat sambungan telepon, Kamis, 22 Oktober 2020.

Baca juga: Buruh Tolak Permenaker 18/2020, FSPMI: Menterinya Ngawur

Nining memastikan, tuntutan buruh hari ini masih pada persoalan penolakan dengan keberadaan UU Cipta Kerja. Pihaknya pun mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kedua, hentikan tindakan represifitas, artinya pembungkaman demokrasi terhadap rakyat yang sedang berjuang," ucapnya.

Selanjutnya, Nining mengklaim rencananya akan ada sekitar 1.500-2.000 massa dari elemen buruh yang akan turun dalam aksi lanjutan kali ini.

Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kepolisian telah siap melakukan pengamanan unjuk rasa lanjutan kali ini sejak pagi hari.

Baca juga: Akses ke Istana Diblokade, Buruh: Kemunduran Ruang Demokrasi

"Kami dari pagi sudah siap, pengamanan sudah siap. Biasanya kan datangnya jam 1-jam 2, kadang-kadang jam 3. Tapi kami sudah siap dari pagi," kata Yusri kepada Tagar, Kamis, 22 Oktober 2020.

Selain itu, Yusri mengatakan 8.000 personel gabungan dari TNI-Polri telah dipersiapkan untuk melakukan pengamanan demonstrasi di sekitaran Istana Merdeka. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila nantinya jumlah massa aksi lebih dari yang diinformasikan.

"Persiapan 8.000 untuk pengamanannya. Dia bilang 1.000 sampai 2.000 (massa aksi) tapi tiba-tiba yang datang 10.000 gimana? Kita kan enggak tahu," tuturnya.

"8.000 yang pengamanan, tapi kita cadangkan 7.000. Cadangannya di lapangan Monas, lagi istirahat mereka," ujar Yusri. []

Berita terkait
UMK 2021 Semarang: Pengusaha Rp 2,7 Juta, Buruh Rp 3,4 Juta
Ada beda usulan UMK Kota Semarang tahun 2021. Pengusaha minta tak ada kenaikan, yakni Rp 2,7 juta, buruh usul Rp 3,4 juta.
KSPI Beberkan 9 Komponen KHL yang Merugikan Buruh
Presiden KSPI, Said Iqbal menyoroti 9 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginan buruh.
Dijanjikan Hidup Layak, KSPI Sebut Buruh Tetap Miskin
Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, Permenaker nomor 18 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) membuat buruh tetap miskin.
0
Realme Crazy Sale Setiap Selasa dengan Diskon Gila-gilaan
Realme Crazy Sale digelar setiap hari Selasa yang memberikan potongan harga yang gila-gilaan bagi produk mereka.