Indonesia
Traveloka dan Tokopedia Tak Tepat Garap Umrah
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai Traveloka dan Tokopedia kurang tepat merambah bisnis perjalanan haji.
Anggota Komisi I DPR RI yang juga Politikus PKS dari Dapil DIY Sukamta (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai Traveloka dan Tokopedia kurang tepat merambah bisnis perjalanan haji.

Jika dua unicorn itu diberi kepercayaan penyelenggaraan umrah, dipastikan UMKM biro umrah yang jumlahnya mencapai 1.000 lebih di seluruh Indonesia bakal gulung tikar.

Rencana penyelenggaraan umrah dihandle oleh Traveloka dan Tokopedia tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU yang dilakukan Pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah RI menggandeng Traveloka dan Tokopedia untuk merambah bisnis umrah digital.

Menurut Sukamta, lebih bijak memberdayakan 1.016 biro haji umrah yang ada di seluruh Indonesia ke arah digitalisasi. "Bukan malah menggandeng dua unicorn yang sudah menjadi raksasa itu," kata dia di Yogyakarta, Jumat 19 Juli 2019.

Sukamta mengatakan, jika pemerintah ngotot hanya menggandeng Traveloka dan Tokopedia menjadi biro penyelenggara haji dan umrah, 1.016 biro penyelenggara umrah di seluruh Indonesia bakal gulung tikar. "Artinya ini bisa menciptakan angka pengangguran baru," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah hanya memperbesar aset dua unicorn saja. Dua perusahaan ini secara badan terlihat lokal tapi mayoritas kepemilikannya bukan lagi anak-anak bangsa sendiri. "Di mana keberpihakan pemerintah terhadap UKM biro penyelenggara umrah," kata Sukamta.

Biro-biro perjalanan umrah yang banyak di pinggir jalan itu akan habis. Mereka kelasnya usaha kecil terlibas perusahaan besar

Politikus PKS dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini juga mempertanyakan motif Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang hanya menggandeng Traveloka dan Tokopedia saja. Pemerintah harus menjelaskan ke publik.

"Di Indonesia kan ada platform lain seperti Bukalapak dan juga mungkin Gojek. Kenapa hanya Traveloka dan Tokopedia saja yang digandeng," kata Sukamta.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengungkapkan, jika Traveloka dan Tokopedia akan menjadi penyelenggara perjalanan umrah, itu tidak tepat. Tidak gampang untuk menjadi biro penyelenggara ibadah umrah.

Menurut dia, harus mendapat izin Kementerian Agama, harus diakreditasi dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Agama. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Senada dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud, yang menyoroti nasib biro perjalanan umrah di Indonesia. "Era digitalisasi memang banyak menggusur tenaga kerja manusia," kata dia.

Menurut dia, jika Traveloka dan Tokopedia mendapat kepercayaan menjadi penyelenggara umrah, bakal mematikan usaha kecil yang lain. "Biro-biro (perjalanan umrah) yang banyak di pinggir jalan itu akan habis. Mereka kelasnya UMKM (usaha kecil) terlibas perusahaan besar," kata dia. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Ustaz Abdul Somad Batal Isi Ceramah di Pematangsiantar
Ustad Abdul Somad batal mengisi tausiah di Kota Pematangsiantar. Rencananya, UAS akan hadir di Masjid Raya, Minggu 25 Agustus 2019.