Jakarta - Beberapa tokoh orang asli Papua (OAP) memiliki peluang dan kesempatan menjadi Menteri di kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma'ruf Amin masa bhakti 2019-2024.
"Ada sebagian besar tokoh OAP seperti Rektor Uncen Jayapura Dr. Ir. Apolo Safanpo M.T, birokrat muda Velix Wainggai, politisi Matias Awaitouw (Bupati Jayapura), Gubernur Papua Lukas Enembe, staf khusus Presiden Lenius Kogoya, Menteri PPPA Prof. Yohana Yembise, mantan Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo serta sejumlah nama lainnya berpeluang menjadi menteri pada KIB jilid II," ujar Sekretaris Eksekutif LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Fiaduru Biak Oktovianus Mangge di Biak, Selasa, 9 Juli 2019, seperti dilansir dari Antara.
Oktvianus menyatakan soal kemampuan dan pengalaman dari tokoh-tokoh OAP sudah dapat diandalkan. Mereka telah menduduki kursi jabatan setingkat bupati, wali kota dan gubernur hingga jabatan politik di pemerintah kabupaten/kota. Jadi, mereka bisa dipertimbangkan oleh Jokowi.
"Besar harapan dari berbagai elemen masyarakat Papua di pemerintahan kabinet Indonesia kerja jilid II ada tokoh atau pejabat OAP terpilih sebagai menteri," ujarnya.
Harus Bersih dari Korupsi
Sementara itu, Ketua cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Biak Kristian Mansnandifu menekankan siapa saja pejabat atau tokoh OAP yang bisa menjabat sebagai menteri di KIB jilid II harus bersih dari korupsi.
Besar harapan dari berbagai elemen masyarakat Papua di pemerintahan kabinet Indonesia kerja jilid II ada tokoh atau pejabat OAP terpilih sebagai menteri.
"Kriteria lain bagi pejabat tokoh OAP untuk bisa dipilih menjadi menteri diharapkan memiliki kemampuan, profesionalisme serta berwawasan Keindonesiaan,"ungkap Ketua GMKI Biak Kristian Mansnandifu.
Kristian tidak mempermasalahkan siapa saja sosok pejabat OAP yang akan mendapat kursi menteri KIB jilid II. Meskipun dia mengakui kalau pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden terpilih.
"Bagi saya pribadi siapapun sosok tokoh OAP dipercayakan untuk menjabat Menteri di KIB jilid II pemerintahan Presiden terpilih Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin harus didukung karena inilah menjadi representasi masyarakat asli Papua,"ujarnya.
Pada Pemilu serentak 17 April 2019 pasangan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin memperoleh 3.021.713 suara (90 persen) serta pasangan Prabowo-Sandi 331.352 suara (10 persen).
HMI Ajukan Tokoh Cipayung
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menyatakan Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan wakil dari aktivis pemuda kelompok Cipayung untuk menjadi menterinya
Dia menyatakan ada empat aktivis dan mantan ketua umum pemuda kelompok Cipayung yang patut dipertimbangkan mengisi kursi menteri, yaitu
1. drg Arief Rosyid Hasan, mantan Ketua Umum PB HMI dan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI). Arief juga berprofesi sebagai dokter gigi.
Menurut Saddam, dia bisa mengisi kabinet bidang kesehatan dan keagamaan.
2. Aminudin Ma’ruf, mantan ketua umum PB PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan Sekjen Samawi (Solidaritas Ulama Muda Jokowi).
3. Sahat Martin P Sinurat, mantan ketua umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI). Selain itu, Sahat adalah alumni ITB yang juga inisiator rumah milenial.
4. Twedy Noviady Ginting, mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
"Hendaknya tidak ada dikotomi untuk generasi muda hanya pada jabatan menpora, tapi pemuda juga potensial untuk jabatan lainnya," ujar Saddam, melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2019
Tentu banyak yang belum paham tentang kelompok Cipayung, bukan? Kelompok ini adalah sebuah forum komunikasi dan kerjasama 5 ormas mahasiswa, yaitu HMI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), GMNI, GMKI, dan PMII.
Kiprah peran dan pikiran-pikiran kritis kelompok yang menyatukan ormas berlatar belakang berbeda ini kerap dianggap sebagai cerminan sikap politik mahasiswa Indonesia. []
Baca juga:
