Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilibatkan apabila pemerintah pusat menerapkan kebijakan darurat sipil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.
Dave mengatakan, TNI dari tingkatan Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), sampai Komando Rayon Militer (Koramil) akan ikut membantu kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Padahal sebelumnya, peran tersebut hanya dimainkan Polri saja.
"Ini bisa melibatkan TNI. Sekarang ini masih diutamakan Polisi kan. Nah dengan adanya darurat sipil ini maka Kodam, Kodim, Koramil, Korem itu bisa dilibatkan oleh pemerintah," ujar Dave kepada Tagar, Selasa, 31 Maret 2020.
Baca juga: Luhut Sebut Hanya China yang Sukses Terapkan Lockdown
Sementara, mengenai teknis dan pembagian tugas di lapangan bila Indonesia menerapkan darurat sipil, Dave mengatakan TNI dan Polri akan memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan akan berada dalam sayu komando seperti gugs tugas penanganan.
"Saya rasa lebih ke gabungan ya, sama-sama. Dibentuk gugus tugas, satuan tugasnya. Bisa melebar ke mana-mana. Misalnya, penyaluran bantuan langsung, pengamanan kalau ada yang nekat membuat acara-acara ramai," ucap anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini.
Baca juga: 3 Partai di DPR Sepakat Kasih Gaji untuk Atasi Corona
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona di Tanah Air disertai pengaktifan darurat sipil. Jokowi mengatakannya saat memimpin rapat terbatas (ratas) dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin, 30 Maret 2020.
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil," ujar Jokowi.
Adapun istilah darurat sipil ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Aturan ini menerapkan tiga tingkatan keadaan bahaya dari yang terendah hingga tertinggi. Yakni, keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. []
