Titik Terendah Partai Demokrat Ketika Dipimpin SBY dan AHY

DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang menilai titik terendah Partai Demokrat ketika dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad menanggapi pernyataan Kamhar Lakumani, yang menyebut bahwa Partai Demokrat KLB Deli Serdang menempuh jalan sesat politik pada Rabu, 19 Mei 2021.

Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menganggap jika pernyataan Jhoni Allen Marbun terkait mukadimah dan AD/ART Partai Demokrat mencerminkan gaya feodalisme dalam berorganisasi dan obskurantis. 

Oleh sebab itu, DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang menyampaikan beberapa pernyataan. Pertama, pihaknya menyatakan bahwa yang menempuh jalan sesat adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan AHY.

Mereka menilai AHY dan SBY telah membawa Partai Demokrat yang awalnya demokratis, merakyat dan milik rakyat, kini berubah menjadi partai tirani keluarga, otoriter, sewenang-wenang dan pura pura merakyat.


Inti dari kesuksesan sebuah partai politik adalah menang pemilu dan jumlah perolehan kursinya di DPR RI meningkat.


Mengingat tahun 2019 lalu, Partai Demokrat tidak memperoleh kursi terbanyak di DPR RI. Maka menurut DPP Partai Demokrat pemilu 2019 adalah titik terendah bagi Partai Demokrat.

Diketahui Partai ini berdiri tahun 2001, dan pada 2004 ikut Pemilu pertama kali dan memperoleh 57 kursi di DPR RI, yang diketuai adalah Prof Subur Budhisantoso.

Namun di tahun 2019, perolehan kursi di DPR RI hanya 54 kursi. Lebih rendah dari perolehan kursi saat Demokrat pertama kali ikut Pemilu.

"Padahal, pengelola Partai pada Pemilu 2019 adalah SBY sebagai Ketua Umum dan AHY sebagai Ketua Kogasma (Komando Satuan Tugas Bersama) serta Ibas sebagai Ketua Pemenangan Pemilu," tulis keterangan keterangan tersebut.

Agus YudhoyonoAgus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Tagar/Instagram @agusyudhoyono)


Baca Juga: Profil SBY, AHY dan Ibas Yudhoyono Bintang Partai Demokrat

DPD Partai Demokrat sangat menyangkan hal ini terjadi, sebab pada pemilu 2014, Demokrat masih dapat 61 kursi di DPR RI, yang diketuai Anas Urbaningrum yang kemudian di kudeta oleh SBY.


Logika sehat politik siapapun akan berkata bahwa semestinya titik terendah Partai Demokrat terjadi pada Pemilu 2014.


Ketiga, berdasarkan keterangan tertulis DPD Demokrat, hal ini terjadi karena banyak ditemukan faktor internal yang membuat Demokrat makin lemah, bukan makin kuat. 

Dijelaskan pula penyebab melemahnya Partai Demokrat ketika dipimpin SBY dan AHY.

Pertama, pengelolaan demokrat mulai otoriter dan mengkhianati semangat reformasi 1998. DPD Demokrat menilai bahwa partai ini tidak lagi demokratis. AD ART 2015 dan AD ART 2020 mencerminkan anti demokrasi dan sudah terjerumus kedalam pengelolaan partai tirani.

Kedua, Kepemimpian AHY, mulai mempraktekkan pungutan ke DPC, DPD dan kader-kader di DPRD dan di pemerintahan. 

"Setiap bulan, mereka harus setor dalam jumlah besar ke pusat, padahal mereka juga harus membiayai operasional partai di daerah dan dapil," ujar Rahmad pada Rabu, 19 Mei 2021.

“Jika dihitung hitung, perkiraan jumlah pungutan itu sampai sekarang lebih 200 milyar rupiah yang dinikmati DPP. Hitung hitung membesarkan partai di grassroot, ternyata yang makin gendut adalah DPP nya, bukan grassroot-nya,” terang DPD Demokrat dalam pernyataan tertulis tersebut.

Ketiga, DPD Demokrat menilai hilangnya sistem demokrasi dalam pengelolaan partai Demokrat. AHY dan pengikutnya main pecat tanpa prosedur.

“Dikit dikit PLT. Padahal, yang dipecat, yang di PLT adalah kader kader utama yang membesarkan partai di grassroot. Partai kemudian dikelola oleh orang orang yang tidak mengakar, yang tidak memiliki basis massa” kata Rahmad. 

Keempat, menurut DPD alasan melemahnya Partai Demokrat miskinnya dukungan logistik ke partai di daerah. Oleh sebab itu, DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang menyatakan bahwa KLB mewakili jeritan hati ribuan kader Demokrat se Indonesia

Pihak DPD juga menanyakan tentang keberpihakan Partai Demokrat saat ini, yang dinilai sudah tidak demokratis lagi. 

“Bagaimana bisa dikatakan AHY pro rakyat, pro demokrasi jika garis dasar bergeraknya yakni AD ART 2015 dan AD ART 2020 itu bertentangan dengan demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi 1998,” tulis DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang. [ ]

Berita terkait
Pemerintah Menolak Kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dipimpin Yasonna Laoly memutuskan menolak kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.
Jokowi Dicurigai Terlibat Manuver Moeldoko di Partai Demokrat
Jokowi tidak tahu Moeldoko melakukan gerakan di Partai Demokrat, sesuatu yang sulit diterima, hingga timbul pertanyaan apakah Jokowi terlibat.
AHY Dilaporkan ke Bareskrim, Diduga Palsukan Pendirian Akta Pendirian Partai Demokrat
AHY putra SBY dilaporkan ke Bareskrim Polri, diduga palsukan akta pendirian Partai Demokrat, diam-diam masukkan nama SBY sebagai pendiri Demokrat.
0
Simak 5 Aplikasi dan Situs Simulasi Tes CPNS
Terdapat lima aplikasi dan situs simulai tes CPNS 2021 yang sudah disiapkan untuk mengisi kota sebanyak 105.777 dari 189.102 formasi ASN yang ada.