Kudus - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga terdampak Covid-19 di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, menimbulkan polemik. BLT yang bersumber dari Dana Desa banyak dikeluhkan warga karena diduga salah sasaran.
Polemik tersebut mencuat hingga DPRD Kudus. Perwakilan Komisi A DPRD Kudus kemudian menggelar rapat bersama pihak kecamatan, pemerintah desa dan perwakilan warga, di Balai Desa Sidorekso, Kamis, 18 Juni 2020. Dari pertemuan itu akhirnya didapat titik terang atas persoalan yang terjadi.
Ada penerima yang masih muda dan bekerja di pabrik. Sementara tetangganya yang sakit-sakitan dan tidak mampu, justru tidak dapat. Itu tidak adil.
Anggota Komisi A DPRD Kudus, Hendrik Marantek mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya menerima aduan masyarakat perihal dugaan pemberian BLT yang tidak tepat sasaran. Ada sekitar 67 nama yang dinilai tidak layak menerima. Kondisi perekonomian mereka tergolong mampu dan rentang usia yang masih muda.
"Ada penerima yang masih muda dan bekerja di pabrik. Sementara tetangganya yang sakit-sakitan dan tidak mampu, justru tidak dapat. Itu tidak adil," kata dia.
Temuannya ini kemudian disampaikan ke Pemerintah Desa Sidorekso untuk menjadi bahan evaluasi di penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap berikutnya.
Karena itu, dalam pertemuan bersama dengan pemerintah desa, pihaknya meminta ada evaluasi data penerima BLT Covid-19. Sekaligus mengusulkan agar perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh gerakan wanita juga bisa ikut terkover bantuan ini.
Dan dari hasil evaluasi tersebut, kata Hendrik, pemerintah desa perlu menetapkan data terkini penerima BLT melalui musyawarah desa (musdes). Dengan begitu, penyaluran bantuan tahap selanjutnya bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik lagi di masyarakat.
Kepala Desa Sidorekso Mohammad Arifin mengklaim sebanyak 1.247 penerima BLT Covid-19 Dana Desa di desanya telah sesuai dengan aturan dan kriteria yang ditetap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Meliputi, keluarga yang perekonomiannya mati karena pandemi Covid-19, keluarga yang mengidap penyakit kronis dan bukan keluarga yang terdaftar dalam bantuan sosial PKH/BPNT/bantuan sosial lainnya.
"Kami sudah melakukan sesuai aturan dan indikator-indikator yang ada. Silahkan bisa di-cross check langsung," ujar dia.
Meski begitu, pihaknya menerima dengan baik masukan yang diberikan Komisi A DPRD Kudus. Hanya saja ia menyatakan tidak akan mengubah data penerima yang sudah disahkan melalui musdes.
"Jadi warga yang sebelumnya sudah menerima BLT Covid-19 DD tahap pertama tidak perlu khawatir di tahap selanjutnya tidak dapat lagi. Karena data tidak berubah," tuturnya.
Ke depan, Pemerintah Desa Sidorekso bersama BPD akan melakukan verifikasi terhadap 21 usulan nama penerima baru yang diajukan oleh Hendrik. Arifin mangatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan penambahan daftar penerima bansos.
Sebab BLT yang tersalurkan di tahap pertama baru sebesar 32 % dari anggaran APBDes. Sementara sesuai aturan, kuota pemberian BLT bisa diberikan maksimal 35 %.
"Saat ini masih ada sisa tiga persen jika mau dimaksimalkan. Kuota tiga persen ini nanti akan kami ambil untuk 21 nama baru yang diusulkan Pak Hendrik," ucapnya.
Mengingat BLT tahap pertama telah disalurkan sebelum Lebaran sebesar 600 ribu per warga penerima. Dengan catatan, para panerima baru ini nantinya hanya mendapatkan dua kali BLT Covid-19. Yakni BLT tahap kedua dan ketiga. Mengingat BLT tahap pertama telah disalurkan sebelum Lebaran sebesar 600 ribu per warga penerima.
Arifin menambahkan, untuk penyaluran BLT tahap dua, dananya sudah ditrasfer ke kas desa untuk kemudian didistribusikan ke para penerima. Sedangkan BLT tahap III pencairannya masih berproses. []
Baca juga:
- Kecemburuan Sosial dan Bansos Covid di Kudus
- Redam Cemburu, 4 Warga Kudus Tolak Sembako Kemensos
- BLT Covid-19, Warga Protes Wali Kota dan DPRD Padang
