Bandung - Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak tergenang banjir selama 2020 yakni 97 titik. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jawa Barat mempertanyakan sistem pencegahan bencana yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama pemerintah daerah yang wilayahnya dilanda banjir.
“Dari dulu kita selalu kerepotan menghadapi bencana. Coba cek itu sistem pencegahan dan lain-lain bagaimana? Bagus atau tidak? Masa kita baru perhatikan pas kejadian,masalah ini (bencana) kan tidak berdiri sendiri,” tutur Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Barat, Fachrurizal, Bandung, Senin 6 Januari 2020.
Selain mempertanyakan sistem pencegahan bencana, PMII Jawa Barat pun mempertanyakan teknologi kebencanaan, upaya penghijauan di lingkungan seluruh kabupaten dan kota, terutama wilayah yang rawan banjir dan longsor.
“Banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi perhatian khusus organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jabar. PMII Jabar meminta pemerintah daerah Jabar untuk mengecek ulang penghijauan lingkungan di seluruh kabupaten/kota,” tegas dia.
Menurut Fachrurizal, bencana yang terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak hanya perlu direspons cepat dan serius serta penuh tanggung jawab oleh pemangku kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten atau Kota pun seharusnya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum masuk musim hujan dengan memperkuat tanggul, memasifkan penghijauan di seluruh lingkungan terutama yang rawan banjir dan longsor.
“Bencana alam tidak mungkin datang jika masyarakat maupun pemerintah telah melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita selalu kerepotan menghadapi bencana. Coba cek itu tanggul-tanggul, waduk-waduk, saluran pembuangan air, sungai-sungai, hutan-hutan, jalan-jalan, rumah-rumah dan bangunan lain, termasuk masalah sampah, dan pendidikan soal kebencaan di sekolah,” kata dia.
Sementara itu sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyinggung ihwal upaya mengurangi resiko bencana melalui panduan cetak biru kebencaan untuk semua daerah di Jawa Barat. “Seluruh Jabar rawan bencana, sehingga harus ada langkah yang terstruktur dan terkoordinasi dalam satu perencanaan,” tutur dia.
Menurut Uu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencari solusi untuk meningkatkan kewaspadaan dan menekan jumlah korban bencana alam. Ia pun mengklaim bahwa penanganan bencana banjir longsor dan banjir di enam daerah Jabar sudah baik.
“Harapan kami ada langkah yang konkret bukan hanya bantuan saja supaya ke depan tidak lagi ada korban. Penanganan bencana di kota Depok sejauh ini saya lihat sudah baik karena memang sudah ada mekanismenya, ada Tagana, BPBD, relawan, semua berkolaborasi jadi jangan khawatir karena mereka sudah andal dan berpengalaman," katanya.
Untuk diketahui, titik banjir di Jawa Barat sampai saat ini sekitar 97 titik diantaranya, terbanyak di Kota Bekasi sebanyak 53 titik, Kabupaten Bekasi 32 titik, Kabupaten Bogor 12 titik. Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyerahkan bantuan kebencanaan sebesar Rp 1miliar kepada Wali Kota Depok Muhammad Idris yang kemudian diserahkan kepada warga. Kemudian, memberikan bantuan Rp1,5 miliar untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang diterima oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Selain itu, penangan yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah mengirim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke 6 daerah yang berstatus tanggap bencana banjir dan longsor yaitu, Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat.
Disamping itu, Dinas Sosial pun telah mendirikan dapur umum, mengirim perahu karet dan mobil tangki serta bekerjasama dengan OPD dan institusi lainnya seperti Basarnas dalam menyalurkan kebutuhan dasar yang dibutuhkan para korban banjir.
Sedangkan Dinas Kesehatan telah membuka pelayanan kesehatan 24 jam di sejumlah puskesmas dan membuka pos pelayanan terpadu di titik-titik pengungsian atau wilayah yang terkena banjir.
Jabar Quick Response bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat sudah melakukan upaya penyelamatan dan penanganan bencana alam. Termasuk bekerjasama dengan OPD lainnnya dalam menyalurkan bantuan. []
