Indonesia
Tiket Pesawat Mahal, Budi Karya Sumadi Dinilai Lamban
Jokowi diminta mengevaluasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena dinilai tak mampu mengatasi persoalan tiket pesawat.
Ilustrasi. (Foto: wikimedia)

Jakarta - Tiket pesawat yang melambung tinggi berimbas pada masyarakat pengguna yang membatalkan niatnya pulang ke kampung halaman untuk mudik Lebaran. Presiden Jokowi pun diminta mengevaluasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena dinilai tak mampu mengatasi persoalan tiket ini. Hashtag #TiketMahalRakyatSengsara pun menjadi trending di Twitter, Jumat, 31 Mei 2019.

Siti Aisyah Tanjung, seorang karyawati di Jakarta, mengatakan sejak awal Januari sudah punya rencana akan mudik Lebaran ke Labuhan Batu, Sumatera Utara. Namun niatnya itu urung terlaksana karena mahalnya harga tiket pesawat. 

"Sejak Januari harga tiket pesawat tak pernah turun. Saya menunggu sampai beberapa hari setelah puasa untuk melihat apakah harga turun, ternyata malah semakin naik," ujarnya kepada Tagar, Kamis 30 Mei 2019.

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal, Menhub Sasaran Amarah di Twitter

Dia mengatakan kalau hanya sendiri mudik, mungkin masih bisa dilakoni. Namun dia berencana pulang dengan suami dan tiga anaknya. 

"Kalau satu orang saja Jakarta-Kualanamu Rp 2 juta dikali lima sudah Rp 10 juta sekali pergi. Kalau pulang-pergi hanya untuk tiket Rp 20 juta. Belum kebutuhan lainnya selama di kampung. Saya enggak sanggup," katanya.

Alhasil, Siti membatalkan niatnya pulang kampung sementara ini. "Ya, Idul Fitri di Jakarta ini saja. Lebih baik uangnya dikirim ke orang tua di kampung daripada habis untuk tiket," ucapnya.

Siti tak habis mengerti kenapa tiket pesawat sejak Januari melambung. Padahal, katanya, dalam beberapa tahun sebelum ini tiket pesawat masih terjangkau. 

Baca juga: Tiket Melambung, Budi Karya Sumadi Layak Dievaluasi

Sebelumnya, saat diwawancarai Tagar, salah seorang anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan kondisi melambungnya harga tiket pesawat saat ini tidak terlepas dari lambannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merevisi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).

Menurutnya, penurunan TBA 12-16 persen yang dilakukan pemerintah saat ini akan memberatkan maskapai penerbangan.

Seperti diketahui, tiket pesawat naik gila-gilaan terutama menjelang mudik Lebaran 2019. Padahal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menurunkan tarif batas atas (TBA) sebesar 12-16 persen untuk menekan harga.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penurunan TBA dan TBB tidak otomatis akan menurunkan harga tiket pesawat sebagaimana harapan publik.

Sementara, Ketua Umum Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, Abdul Havid Permana, berpendapat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi gagal dalam hal menurunkan harga tiket pesawat. Menurutnya, pada saat mendekati mudik lebaran harusnya harga tiket pesawat kembali normal seperti sediakala, walaupun naik tapi tidak separah sekarang ini.

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal, Budi Karya Sumadi Diganti?

"Saya kira jelas Pak Budi Karya gagal mengatasi harga tiket yang melambung tinggi, harusnya mau mendekati mudik lebaran harga tiket itu bisa normal, kalaupun ada lonjakan penumpang seperti sebelum-sebelumnya bisa dianggap wajar harga tiket jadi tinggi, tapi ironis dari bulan Januari 2019, kan harga tiket sudah tinggi," ujar Havid di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pemudik Lebaran 2019 bukan saja di Pulau Jawa atau Sumatera, melainkan Pulau Kalimantan, Sulawesi dan wilayah timur lainnya.

"Kalau Pulau Jawa ada Tol Trans Jawa yang baru-baru ini selesai, begitu juga Pulau Sumatera (ada) Tol Bakauheni yang menembus Sumatera Selatan. Tapi juga harusnya Menhub, memikirkan pemudik di luar Pulau Jawa dan Sumatera, ya seperti orang Kalimantan, Sulawesi yang tidak mungkin jalur darat," kata Havid.

Havid menambahkan, Budi Karya patut dievaluasi pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Sebab, gagal menurunkan harga tiket pesawat. []


Berita terkait
0
Upacara Adat Bakar Batu, Solusi Untuk Damai di Papua
Penyanyi Edo Kondologit menyarankan kepada pemimpin daerah Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur untuk menggelar pertemuan adat Bakar Batu.