Ruteng - Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daera (Pemda) Manggarai, berinisial, YW, SAM, SB, DP dan ABH diperiksa Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai. Pemeriksaan itu berdasarkan laporan warga yang menyebut sejumlah ASN tersebut tidak netral dalam Pilkada Manggarai.
Pantauan Tagar, ke lima ASN itu diperiksa satu per satu di Kantor Bawaslu Manggarai, Minggu 30 Agustus 2020, sejak pukul 12.00 sampai 18.30 Wita.
Tugas kami mengklarifikasi lalu jika dugaan tersebut memenuhi syarat kami teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai Herybertus Harun memgatakan, pemeriksaan itu berdasarkan laporan masyarakat.
Lima ASN itu jelas dia, diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur PP 42/2004 tantang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS serta Surat MENPAN dan Reformasi Birokrasi nomor B/71/M.SM.OO.OO/2017. Selain itu juga sesuai UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 53/2010 tentang disiplin PNS.
"Ke lima ASN yang telah dipanggil adalah DP, ABH, SB, SAM, YW" ujarnya kepada Tagar.
ASN tersebut diperiksa terkait laporan masyarakat dari kecamatan Satarmese Barat karena diduga terlibat aktif dalam kegiatan salah satu bakal pasangan calon pada Minggu 23 Agustus 2020 lalu.
Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu diperintahkan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.
"Tugas kami mengklarifikasi lalu jika dugaan tersebut memenuhi syarat kami teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," katanya.
Minggu 30 Agustus 2020 dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa saksi baik dari saksi pelapor maupun saksi terlapor.
"Sanksi kewenangan dari Komisi ASN" tutupnya.
Saat ditemui Tagar, Salah satu ASN yang diperiksa ABH mengaku siap menjalan proses pemeriksaan secara koperatif.
"Kehadiran saya di sini buah dari sebuah koperatif dan tanggung jawab saya di kecamatan Satarmese Barat, apalagi saya sebagai Sekcam. Saya siap mengikuti proses selanjutnya" ujarnya di kantor Bawaslu Manggarai.
Ia mengkau menghormati masyarakat yang melapornya ke Bawaslu Manggarai. Menurut dia itu bagian dari demokrasi.
"Mungkin bagi masyarat di Satarmese Barat saat itu merasa dirugikan. Tetapi bagi saya pada intinya saya hadir di situ sudah koordinasi dengan Forkopimcam" katanya.
Ia mengaku kehadiran Deno Kamelus bukan sebagai Bupati saat kegiatan itu dan bukan kunjungan kerja. Tetapi untuk kepentingan pilkada Manggarai.
Sebab yang bertanggung jawab dalam kegiatan itu kata dia merupakan Relawan pasangan Deno Kamelus - Victor Madur di kecamatan Satarmese Barat.
Namun ia menegaskan, kahadirannya saat kegiatan tersebut mewakuli kepala wilayah Kecamatan Satarmese Barat.
Apalagi, Relawan Deno-Madur sampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah kecamatan terkait kegiatan itu.
"Saya hadir di lokasi karena kondisinya sudah tidak kondusif. Saya dihubungi oleh Kapolsek untuk membantu mengamankan situasi, karena Camat berhalangan makanya saya hadir di sana," katanya.
Intinya kehadiran kami itu karena ada informasi bahwa ada gerakan-gerakan yang mau menghalangi kegiatan dari pasangan Deno Madur.
Ia menjelaskan, situasi tidak kondusif itu karena ada kelompok masyarakat yang coba menghalangi kegiatan itu dan menagih janji bupati Manggarai.
"Itu tidak masalah itu hak mereka," katanya.
Ia mengungkapkan, apabila saat kegiatan itu tidak terjadi konflik tentu ia tidak terlalu pro aktif.
"Intinya kehadiran kami itu karena ada informasi bahwa ada gerakan-gerakan yang mau menghalangi kegiatan dari pasangan Deno Madur (Petahan)," tutupnya. []
