Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun akan dipecat oleh Partai NasDem dari kader partai jika telah ada keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penetapannya sebagai tersangka.
Nurdin Basirun terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK terkait izin lokasi rencana reklamasi.
"Kalau terbukti tentunya akan segera diberhentikan karena tindakannya tidak sesuai platform partai," kata kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2019, seperti dilansir dari Antara.
Plate menegaskan pihak Partai NasDem tidak akan memberi angin kadernya yang melakukan korupsi karena NasDem telah berusaha melakukan kaderisasi agar kadernya benar-benar berintegritas.
Pada internal Partai NasDem, menurutnya, terdapat tiga tindak pidana utama yang bisa memberhentikan seseorang dari kepartaian apabila itu dilakukan, yaitu korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan melakukan pelecehan seksual pada anak.
"Jika sudah ada keterangan resmi dari penegak hukum yang menangani, kami tidak perlu menunggu keputusan pengadilan untuk memberhentikan. Ini yang berkali-kali selalu kami tekankan kepada seluruh kader," kata Plate.
Uangnya Masih Dihitung
Sebelumnya santer diberitakan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun tertangkap dengan lima orang lainnya di Kepri pada Rabu, 10 Juli 2019. Lima orang lainnya itu terdiri dari unsur kepala dinas pemerintah dan swasta. KPK telah mengamankan uang rupiah dan mata uang asing pada saat OTT tersebut.
"[Uang tersebut] sedang dalam proses perhitungan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Uang yang diamankan itu diduga kuat berhubungan dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. Febri mengatakan pihak KPK telah membawa mereka yang ditangkap itu ke gedung KPK, Jakarta.
"Diperkirakan siang ini sampai di KPK dan akan dilanjutkan pemeriksaan intensif," ujarnya. []
Lihat juga:
