Mamuju - Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) serta Kabupaten Pasangkayu, dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melanggar netralitas ASN.
Netralitas ASN pada lanjutan tahapan Pilkada 2020 ini di Sulbar masih tergolong sangat rendah.
Menurut Koordinator Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Datin Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulbar, Fitrinela Patonangi, netralitas ASN pada perhelatan kontestasi pemilihan khususnya pada Pilkada 2020 di Sulbar merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan.
"Netralitas ASN pada lanjutan tahapan Pilkada 2020 ini di Sulbar masih tergolong sangat rendah,"kata Fitrinela Patonangi, kepada Tagar, saat dikonfirmasi, Minggu 9 Agustus 2020.
Dia mengaku, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan dengan koordinasi kelembagaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menciptakan suasana kondusif pada Pilkada nantinya.
"Kami melakukan segala upaya sebagai bentuk respon atas banyaknya kasus yang telah maupun sementara ditangani,"katanya.
Fitrinela Patonangi juga mengungkapkan bahwa upaya pihaknya lakukan, bukan hanya sebagai bagian dari tugas yang melekat secara kelembagaan, namun pihaknya juga mengupayakan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
"Kami akan menciptakan netralitas ASN dengan mempertegas komitmen yang dilakukan oleh Bawaslu dan KASN dalam bentuk MoU,"kata Fitrinela Patonangi.
Fitrinela mengungkapkan, salah satu inovasi yang dilakukan oleh pihaknya yakni mengadakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (SIPP).
"SIPP ini adalah pengawasan via online yang sudah dioperasikan oleh Bawaslu Mateng,"katanya.
Berikut jumlah ASN yang dilaporkan ke KASN di empat kabupaten di Sulbar.
Kabupaten Mamuju yang sementara proses satu orang, serta proses rekomendasi KASN 12 orang. Kabupaten Majene yang sementara proses rekomendasi KASN tiga orang. Kabupaten Pasangkayu yang sementara proses satu orang, serta proses rekomendasi KASN tiga orang. []
