UNTUK INDONESIA
Bamsoet: Tindak Tegas ASN Tak Netral saat Pilkada
Bamsoet menyoroti meningkatnya tren ketidaknetralan ASN pada ajang pilkada di beberapa daerah. Ia akan menindak tegas yang melanggar.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. (Foto: Instagram/bambang.soesatyo)

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti meningkatnya tren ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia mengatakan, jika dilihat dari hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persen calon kepala daerah mengaku didukung ASN untuk mendanai Pilkada. 

Sebagai upaya mengingatkan ASN, bersikap netral dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting.

"Menindak tegas ASN yang terbukti bersikap tidak netral dengan mendukung cakada tertentu yang ikut serta dalam Pilkada Serentak 2020, guna memberikan efek jera," ucap Bamsoet di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. 

Basmsoet mengatakan, Undang-Undang ASN menjelaskan setiap ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menurut dia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu melakukan pemblokiran data kepegawaian ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada 2020.

"Tujuannya membuat data kepegawaian menjadi beku, sehingga menghambat yang bersangkutan naik pangkat atau mendapat kenaikan gaji berkala," ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong KASN agar berkomitmen dalam tugasnya menjaga netralitas ASN. Salah satunya, kata dia, dengan menggalakkan sosialisasi terkait netralitas ASN bersama Bawaslu.

"Sebagai upaya mengingatkan ASN, bersikap netral dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Sebab sudah sepatutnya ASN hanya melayani kepentingan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan, mengatakan bakal calon kepala daerah peserta pilkada untuk tidak menyeret Aparatur Sipil Negara ke ranah politik. Menurutnya, para kandidat, utamanya calon petahana harus turut menjaga netralitas ASN.

Potensi kerentanan pengerahan abdi negara itu cenderung dilakukan para incumben. Apalagi, dari 270 daerah yang menggelar pilkada pada 2020, 200 di antaranya diikuti petahana.

"Tapi, tak tertutup juga pengerahan itu dilakukan para calon selain Petahana," kata Abhan pada Tagar usai meresmikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat di Painan, Sabtu, 25 Juli 2020.[]

Berita terkait
Bamsoet Setuju Pesan Jokowi soal Protokol Kesehatan
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengimbau seluruh kalangan untuk turut menggerakkan kampanye dari Presiden Jokowi soal protokol kesehatan.
Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Keamanan Nakes
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet pemerintah harus lebih memperhatikan nasib tenaga kesehatan (nakes) perawat pasien corona atau Covid-19.
Bamsoet Berasa Dipelintir Usul Senpi untuk Sipil
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan terkait usul senjata api kepada Kapolri, dia berasa dipelntir.
0
1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kemenkeu Kawal Ekonomi saat Pandemi
Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, Kemenkeu menggunakan beragam kebijakan fiskal seperti stimulus ekonomi.