Sleman - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menerima Penghargaan Zona Intergitas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin, 21 Desember 2020.
Adapun Unit Kerja di Wilayah Kabupaten Sleman yang menerima penghargaan adalah Dinas Perpusatakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman.
Semoga penghargaan ini bisa mendorong unit kerja di Pemkab Sleman lainnya yang bekerja langsung melayani masyarakat Sleman.
Pelaksana tugas (Plt) . Assisten Sekretaris Daerah (Asekda) Kabupaten Sleman Bidang Administrasi dan Umum, Kunto Riyadi, berharap penghargaan ini semakin mendorong unit kerja di Pemkab Sleman untuk melayani masyarakat.
“Semoga penghargaan ini bisa mendorong unit kerja di Pemkab Sleman lainnya yang bekerja langsung melayani masyarakat Sleman” ujarnya seusai menerima penghargaan secara virtual di Smart Room Dinas Kominfo Pemkab Sleman, seperti dilansir laman resmi Pemkab Sleman, Selasa, 22 Desember 2020.
Kedepannya Kunto menuturkan akan mendorong OPD Pemkab Sleman untuk mengikuti langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman yakni mengukuhkan Zona Integritas Bebas Korupsi.
Sementara itu Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin secara virtual memberikan arahan bagi para penerima penghargaan meminta zona integritas pelayanan publik di kementerian dan lembaga terus diperluas, terutama di tempat yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti perizinan dan administrasi kependudukan.
Sedangkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh Instansi untuk mencegah korupsi.
“Kegiatan ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.
Diketahui, sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas (ZI), telah dievaluasi. Evaluasi tersebut menghasilkan unit kerja yang menerima predikat WBK serta WBBM. []
