Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melaporkan temuan dugaan kemunculan desa-desa minim penduduk atau desa fiktif yang mendapatkan aliran dana desa dari pemerintah pusat.
“Saya apresiasi Bu Menteri Keuangan, mestinya ini muncul dari temen-temen Kemendagri yang melakukan cek and recheck,” ucap Mardani di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membongkar praktik desa fiktif jika temuan itu benar. Pasalnya, menghambat niat baik pemerintah membantu masyarakat desa.
“Desa fiktif dan desa siluman ini sebuah kejahatan yang harus dibongkar ya, karena niat pemerintah untuk mendistribusikan keuangan pusat ke daerah sudah bagus melalui dana desa,” tuturnya.
Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana berdialog dengan petani di Desa Luwung Gede, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. (Foto: BPMI/Cahyo)Salah satu cara membongkar praktik tersebut yakni menelusuri anggaran dana desa. Mencari siapa saja yang terlibat dalam penyaluran dana desa di desa-desa, karena penetapan desa itu bukan domain desa tetapi ada administrasi desanya.
“Anggarannya sudah berapa lama, misalnya sudah tiga tahun, setiap tahunnya satu miliar berarti tiga miliarnya itu kemana dan siapa saja oknumnya,” ujarnya.
Untuk membantu membongkar praktik dana desa, dan membuat clear dugaan, Komisi II menurutnya akan memanggil lagi Kementrian Dalam Negeri yang memiliki Direktorat Bina Desa pada pelan depan.
“Membahas bagaimana dana desa mau coba dislewengkan artinya memang bagaimanapun sebaik apapun program kontrol, kontrol, dan kontrol, akuntabilitas harus jelas gitu loh,” ucap Mardani. []
