Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ada tiga opsi yang nanti akan dipastikan sebagai skenario bagi masyarakat untuk melewati masa libur lebaran di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan menggratiskan kunjungan wisata.
Namun, opsi ini masih perlu dikaji oleh pemerintah agar bisa diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
Kemudian juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah.
Baca juga: Jokowi Ajukan Skenario Ganti Libur Lebaran Saat Corona
"Saya melihat ini mungkin untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti libur nasional di lain hari untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 2 April 2020.
Opsi kedua, kata Jokowi, pemerintah akan memberikan fasilitas mudik di hari pengganti. Opsi tersebut merupakan lanjutan dari skenario pertama yang Jokowi ajukan dalam rapat terbatas di hadapan jajarannya.
"Kemudian yang kedua memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut," ucapnya.
Dengan opsi mengganti hari libur lebaran, Jokowi mengimbau agar skenario lanjutan diarahkan kepada pemerintah daerah untuk khusus memberikan wisata gratis bagi masyarakat.
"Kemudian juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah," ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Pemudik dari Jabodetabek ODP, Harus Isolasi
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang warganya untuk mudik atau piknik terutama jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan pihaknya mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jawa Barat. Maklumat ini dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para Bupati dan Walikota di Jawa Barat.
"Maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus Covudi di Jawa Barat tidak semakin meluas, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat" tutur dia, Bandung, Senin, 30 Maret 2020. []
