Mendagri Tito Minta Pemda Perkuat Pengawasan Internal

Mendagri Tito Karnavian minta Pemda perkuat pengawasan internal dengan meningkatkan kapasitas APIP
Mendagri Tito Karnavian (Foto: setkab.go.id/Dokumentasi Humas Setkab)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pengawasan internal dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Penguatan APIP ini menjadi penting dari kualitas personelnya, dengan melalui pelatihan-pelatihan teknis terus menerus,” ujar Tito saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) dan Launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP), secara virtual,  31 Agustus 2021.

Tito menilai pengawasan tersebut penting untuk mengurangi moral hazard untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi.

Selain melalui pelatihan, terang Mendagri, upaya penguatan pengawasan internal juga dapat dilakukan dengan menunjuk orang yang profesional di bidangnya melalui pola rekrutmen dan memberikan pembinaan karier yang baik. Ini akan memberikan kepastian dalam pembinaan karier di jajaran inspektorat daerah sehingga bisa menjadi lebih profesional.

Selain itu, pemda juga dapat mengalokasikan pembiayaan pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang memadai. Tito menegaskan, hal ini merupakan diskresi dari masing-masing kepala daerah yang prinsipnya untuk memperkuat APIP.

Adapun sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal, di antaranya melalui perbaikan sistem pengawasan bertingkat di provinsi maupun kabupaten/kota serta sistem pelaporan berbasis digital, seperti SIPD, SP4N LAPOR, dan Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Kemudian terdapat juga Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merupakan inisiasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung oleh Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menutup sambutannya Tito menyampaikan, penguatan pengawasan internal juga dapat mengurangi temuan-temuan dari pihak eksternal.

“Sekali lagi mohon betul perkuat APIP, kalau inspektoratnya kuat maka akan cepat dapat dikoreksi secara internal sehingga intervensi dari eksternal akan jauh lebih minimal,” pungkasnya. (Humas Kemendagri/UN)/setkab.go.id. []


BKN Bentuk Sistem Pengawasan Disiplin ASN Melalui I’DIS

Pentingnya Pengawasan dan Netralitas ASN Jelang Pilkada

DPRD Minta Dishub Perketat Pengawasan Pengguna JLNT

Pusat dan Daerah Harus Sinergi Awasi Dana Covid-19

Berita terkait
BKN Bentuk Sistem Pengawasan Disiplin ASN Melalui I’DIS
Badan Kepegawaian Negara bentuk sistem pengawasan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui Integrated Dicipline System.
0
Gempa di Afghanistan Akibatkan 1.000 Orang Lebih Tewas
Gempa kuat di kawasan pegunungan di bagian tenggara Afghanistan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan mencederai ratusan lainnya