Jakarta - Nama Susi Pudjiastuti tetap menjadi perbincangan publik baik di kalangan jurnalis maupun jagat maya meskipun tak lagi menjadi "pembantu" Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat awal perburuan calon menteri, banyak yang meminta pemilik Susi Air itu kembali masuk dalam kabinet Jokowi periode kedua.
Saat pemanggilan calon menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019 itu tidak terlihat memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Padahal sejumlah tokoh, termasuk beberapa sejawatnya dalam Kabinet Kerja Jilid I sudah berdatangan memenuhi panggilan Presiden Jokowi.
Ketidakhadiran Susi di Istana dengan mengenakan kemeja putih, membuat jagad maya ramai dengan suara nitizen. Mereka ingin Susi kembali menjadi menteri dengan ramai-ramai mencuit, #WeWantSUSI dan langsung menjadi trending. Namun harapan nitizen akhirnya pupus setelah Jokowi menunjuk Edhi Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.
Setelah hingar bingar calon-calon menteri Kabinet Indonesia Maju, nama perempuan energi pemilik tato di kaki kanan itu muncul lagi ketika ramai isu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan bersih-bersih dengan merombak manajemen.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Banyak kabar beredar, Susi Pudjiastuti masuk sasaran target Menteri Erick menjadi orang nomor satu di perusahaan plat merah. Susi dikabarkan digadang-gadang menjadi pimpinan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) - sebuah BUMN yang ditugaskan untuk memberdayakan sektor perikanan.
Susi sudah membantah rumor liar itu. Sikap Kementerian BUMN masih abu-abu. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak membantah, namun tidak pula membenarkan kabar ini. Dia hanya melempar senyum ramah kepada awak media.
Satu hal yang pasti, menurut Arya, Kementerian BUMN memang sedang mencari mantan menteri maupun wakil menteri untuk menduduki jabatan komisaris maupun direksi di perusahaan pelat merah. "Kita cari untuk melengkapi BUMN kitalah. Yang cocok tapi ya, kalau enggak cocok jangan dipaksakan juga," ucapnya.
Penunjukkan direksi atau komisaris perusahaan plat merah merupakan hak prerogatif presiden setelah didiskusikan dengan Kementerian BUMN. Terlepas itu, bila memang Susi ditakdirkan Tuhan menjadi direktur utama Perum Perindo, itu merupakan keputusan yang tepat. Pengalamannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa diterapkan untuk mengelola BUMN perikanan ini.
Pengelolaan BUMN bukan hanya sekadar membawa perusahaan plat merah itu mengalami pertumbuhan yang lebih baik tapi juga bisa menjaga integritas sesuai dengan budaya tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance - GCG). Pimpinan BUMN harus membangun budaya kerja dengan menjaga integritas dan etika moral. Pimpinan harus bisa menjadi panutan bagi karyawan.
Kasus Korupsi
Kasus korupsi bos Perum Perindo sempat mencoreng perusahaan plat merah yang selama ini adem ayem itu. Risyanto Suanda yang dipercaya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno memegang amanah menjadi direktur utama Perum Perindo pada akhir 2017 terlibat kasus korupsi.
Pada tahun 2016, Perum Perindo mendulang pendapatan sekita Rp 225 miliar. Setahun berikutnya, pendapatan melonjak menjadi Rp 650 miliar. Di bawah kepemimpinan Risyanto, perusahaan ini mampu mendulang pendapatan lebih dari Rp 1 triliun.
Belum lama merasakan nikmatnya duduk di kursi empuk dirut BUMN, Risyanto Suanda menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah itu menetapkan Risyanto bersama satu orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait impor ikan tahun 2019. Seorang lagi yang ditetapkan status tersangka yakni Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU). Kasus ini merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan Bogor, Minggu, 29 September 2019.
Usai Risyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Farida Mokodompit sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut PerumPerindo. "Memberhentikan Sdr Risyanto Suanda sebagai Direktur Utama Perum Perindo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-58/MBU/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 jo Nomor SK-227/MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut," tulis keterangan Kementerian BUMN, Senin, 30 September 30 September 2019.
Susi Pudjiastuti. (Foto: Instagram/Susi Pudjiastuti)Selain menjadi plt dirut, Farida Mokodompit juga mengemban tugas sebagai Direktur Operasional Perum Perindo sampai diangkatnya Direktur Utama Perum Perindo yang definitif. Melihat masa tugas Farida Mokodompit sebagai dirut definitif baru semumur jagung, rasanya tidak mungkin akan terjadi pergeseran pucuk pimpinan. Sekali lagi keputusan ada di tangan Presiden Jokowi.
Illegal Fishing
Setelah 29 tahun beroperasi, Perum Perindo terus berkembang menjadi salah satu perusahaan perikanan terkemuka dengan fokus pada tiga lini usaha. Pertama, jasa pelabuhan meliputi sewa lahan dan bangunan, tambat labuh, jasa docking dan perbaikan kapal, sewa cold storage, produksi es; penjuala BBM, air bersih dan perbekalan kapal lainnya. Kedua, budidaya (ikan dan udang, termasuk produksi pakan ikan dan udang). Dan lini ketiga perdagangan dan pengolahan ikan dan hasil laut, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor.
Sebagai BUMN perikanan, ketersediaan ikan di perairan Indonesia merupakan potensi bagi pertumbuhan bisnis Perum Perindo. Namun luasnya perairan Indonesia menjadi lahan empuk bagi para pencuri ikan secara ilegal (illegal fishing). Pencurian ikan tidak hanya menurunkan produksi tapi juga menyengsarakan nasib nelayan.
Penangkapan ikan ilegal membuat Susi geram. Ia menyebutkan akibat penangkapan ikan, nelayan kehilangan mata pencaharian. "Akibat pencurian ikan ini, penurunan jumlah rumah tangga nelayan hampir mencapai 50 persen," kata Susi kala itu.
Susi pun mengeluarkan gebrakan fenomenal, menenggelamkan kapal pencuri ikan. Demi menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinannya menindak tegas kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Susi bukan gertak sambal. Ia benar-benar menenggelamkan kapal berani coba-coba menangkap ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014-Agustus 2018. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal.
Kebijakan Menteri Susi menimbulkan pro kontra di kalangan pemerintahan. Presiden Jokowi memuji kebijakan kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan dengan menyebut Susi telah mewujudkan kedaulatan di Indonesia. "Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah enggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi," ujarnya.
Sebaliknya Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan kebijakan itu. Menurutnya, gegara kebijakan penenggelaman kapal yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir itu, tak sedikit negara yang protes ke Indonesia.
Tapi harus diakui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan memang terbukti membuat efek jera penjarahan kekayaan laut Indonesia. Sekali lagi bila Susi ditakdirkan Tuhan menjadi orang nomor satu di Perum Perindo, apakah ia akan kembali melanjutkan kebijakan fenomenalnya itu?[]
- Baca Juga: Keberanian-Integritas Susi Pudjiastuti Mirip Ahok
- Suara Moeldoko soal Susi Pudjiastuti-Jonan di BUMN
