Kepada yang saya hormati, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi.
Surat ini saya tulis sekaligus bersamaan ditujukan kepada Anda sebagai Menteri yang berwenang penuh atas urusan hubungan internasional. Tanpa mengurangi rasa hormat, surat ini berkedudukan sebagai permohonan serta desakan atas sebuah pelanggaran kode etik diplomasi.
Yang saya hormati Ibu Retno Marsudi, hari-hari ini gemuruh gerakan anti-pemerintah semakin eksis di ruang publik. Dalam situasi krisis di mana semestinya, kita bergotong-royong segenap anak bangsa untuk bekerja sama keluar dari situasi buruk. Di mana juga semestinya kita duduk bersama mengambil keputusan terbaik untuk masa depan bangsa. Namun semangat itu justru berlawanan oleh sekelompok pembelot anti-pemerintah.
Pembelot itu telah merampok makna kemerdekaan dengan upaya penghasutan kepada publik, dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang sah, berdaulat serta dipilih secara demokratis. Perlu saya tekankan kepada Anda sebagai Menteri Luar Negeri, bahwa kelompok pembelot ini sedang merias diri dan mengakatan kepada warga negara internasional bahwa mereka adalah 'oposisi pemerintah'. Jangan keliru, sedikit pun mereka tidak memenuhi syarat sebagai oposisi pemerintah. Mereka adalah sekumpulan pembelot anti-pemerintah, yang berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, berdaulat serta dipilih secara demokratis.
Ada satu insiden yang begitu memalukan secara diplomatik. Kehadiran Duta Besar Palestina dalam aksi protes anti-pemerintah. Duta Besar Zuhair al-Shun hadir dalam kerumunan kelompok anti-pemerintah. Tersuar rumor bahwa dirinya tidak tahu menahu terkait agenda tersebut. Terlepas dari pernyataan yang masih simpang-siur terkait kejelasan insiden tersebut, ada pentingnya Anda sebagai Menteri Luar Negeri mulai merancang cara-cara yang elok dalam menyelesaikan masalah ini.
Secara protokoler diplomatik, kehadiran seorang Duta Besar Negara Sahabat yang sah hadir ditengah-tengah gerakan politik anti-pemerintah telah mencoreng martabat kita sebagai sebuah bangsa. Tindakan amatiran Duta Besar Zuhair al-Shun tidak lah setimpal dengan dukungan penuh Republik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap-sikap diplomasi dukungan Anda kepada kemerdekaan Palestina, seharusnya dibayar dengan sikap kehati-hatian Duta Besar Zuhair al-Shun dalam membangun korespondensi politik kepada pihak-pihak di Indonesia.
Indonesia tidak dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi ketidakpastian. Oleh karenanya Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebuah pemerintahan yang sah, berdaulat serta dipilih secara demokratis.
Barang kali kita bisa memahami, bahwa di luar jalur pemerintahan Indonesia juga banyak kelompok-kelompok kepentingan yang turut serta mendukung kemerdekaan Palestina. Kendati pun begitu, Duta Besar Zuhair al-Shun sudah sepatutnya melakukan klasifikasi dukungan. Mana kelompok yang betul memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mana kelompok yang menjadi penunggang gelap dari agenda kemerdekaan Palestina. Naif sekali jika seorang Duta Besar tidak bisa melihat hal-hal yang sensitif seperti itu.
Yang saya hormati Ibu Retno Marsudi, ada alasan kuat mengapa saya secara tegas mengatakan bahwa acara yang dihadiri oleh Duta Besar Zuhair al-Shun, adalah gerakan politik anti-pemerintah. Meski dengan dalih bahwa aksi-aksi tersebut adalah suara oposisi, sesungguhnya yang mereka siapkan adalah narasi penggulingan pemerintahan yang sah, berdaulat serta dipilih secara demokratis.
Sebagai akhir dari surat ini, secara terbuka saya meminta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas terkait insiden yang memalukan ini. Kita tidak boleh membiarkan persepsi yang keliru di mata internasional, bahwa korespondensi Palestina turut mendukung gerakan anti-pemerintah di Indonesia. Sekaligus tetap menjaga kemartabatan bangsa Indonesia yang selama ini aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Atas tindakan amatiran seorang Duta Besar sekaligus mengoyak kekecewaan rakyat Indonesia yang selama ini teguh pada dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam hal itulah, saya meminta Ibu Retno Marsudi untuk segera mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Palestina. Meminta dengan segera menarik mundur Zuhair al-Shun sebagai utusan negara Palestina di Indonesia. Dengan begitu martabat kita sebagai bangsa Indonesia tetap terjaga. Tanpa melunturkan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
*Abi Rekso Panggalih - Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia & Deputi Kajian Said Aqil Siordj Institute
