Katanya Menteri Erick bikin gaduh. Kabarnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu gaduh. Tentu prasangka publik adalah sebuah keniscayaan dalam pemerintahan yang demokratis. Ada pendapat, juga ada sangkalan. Ada diskusi, juga ada debat. Dalam membangun iklim demokrasi perbedaan pendapat adalah satu entitas yang tetap dijaga sebagai satu fungsi kontrol.
Beberapa belas jam yang lalu, tersiar kabar melalui sebuah surat kabar online. Pesannya kurang lebih, membingkai narasi bahwa Menteri Erick selalu gaduh. Bahwa BUMN sedang gaduh dan bermasalah. Ini sebuah perseteruan lama yang kembali mencuat. Silang pendapat antara Adian Napitupulu dan Erick Thohir yang menyita banyak perhatian publik. Siapa yang tidak kenal Adian Napitupulu, seorang politisi PDI-P yang punya peran dalam suksesi pemenangan Presiden Joko Widodo.
Dalam sebuah berita bertajuk “BUMN yang Selalu Gaduh, Luar Dalam Berseteru”, Adian Napitupulu kembali mengumbar narasi-narasi sentimen terhadap BUMN. Kali ini, pendapat Adian mendapat dua kubu respon dari kalangan pendukung Jokowi. Bagi kader-kader Pospera dan Pena 98, apa yang menjadi sikap Adian adalah sebuah perjuangan. Tetapi, bagi sebagian besar pendukung Presiden Jokowi sikap-sikap Adian selama ini adalah awal pemicu peperangan. Barangkali ini bisa bisa berdampak terhadap melemahnya konsolidasi dukungan Presiden Jokowi ke depan.
Ini persoalan teknis keuangan yang belum tentu semua awam bisa memahami mekanismenya.
Tentu kita tetap menghargai pendapat Adian yang ditujukan kepada Menteri Erick Thohir. Karena betapa pun kita menghargai, maka ada baiknya pernyataan itu kita hadirkan kembali.
1) Adian berpendapat bahwa resesi 5,32 % yang akan terjadi adalah kegagalan BUMN.
2) Adian berpendapat bahwa terjadi perbedaan data antara KemenBUMN dan Kemenkeu soal data hutang.
3) Adian merasa Menteri Erick tidak turut memperjuangkan nama-nama relawan yang sudah disodorkan Adian Napitupulu kepada Presiden Jokowi.
4) Perbedaan pendapat antara presiden, Menteri BUMN dan Dirut Biofarma terkait produksi vaksin.
Agar kita menjadi pembaca yang bijak, sudah semestinya satu persatu dari pernyataan Adian kita pahami secara seksama. Serta kita jawab dalam konteks dan data yang benar. Agar publik tidak terus terjerumus dalam ketidaktahuan.
Pertama, Adian berpendapat bahwa resesi 5,32% yang akan terjadi adalah kegagalan BUMN. Pernyataan ini tidak tepat dan sangat tendensius. Jika kita kembali mengkutip dari Ekonom Faisal Basri, sangat jelas bahwa semua dunia terjadi resesi, bahkan lebih parah. Jelas dalam uraian Faisal Basri bahwa ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Kedua, Adian berpendapat bahwa data hutang kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan berbeda. Tentu ini bukan karena datanya berbeda, namun metode dan tahapan restrukturisasi keuangan yang sedang berlangsung di BUMN. Selain itu Kemenkeu mencatat dana pinjaman pihak ketiga (nasabah) sebagai hutang. Sedangkan Kemenenterian BUMN yang dicatat adalah hutang perusahaan BUMN beserta bunganya yang memiliki jatuh tempo disetiap entitas BUMN. Ini persoalan teknis keuangan yang belum tentu semua awam bisa memahami mekanismenya. Lagi pula, Adian sendiri juga tidak punya data yang otentik. Dirinya berdalih bahwa yang punya data itu pemerintah.
Ketiga, Adian merasa bahwa Menteri Erick tidak memperjuangkan orang-orang yang sudah disodorkan kepada presiden. Jika, kita berfikir secara positif dan prosedural. Rasanya tidak mungkin Menteri Erick membantah rekomendasi presiden. Ketika wartawan kembali bertanya kepada Adian, ada berapa banyak nama-nama relawan yang direkomendasikan kepada presiden? Adian juga enggan memberikan nama-nama itu kepada publik. Bukankah ini sebuah paradoks.
Keempat, perbedaan hitungan antara presiden, Menteri BUMN dan Dirut Biofarma soal produksi vaksin. Perlu dipahami, statemen presiden 100 juta vaksin pertahun adalah perhitungan produksi dari BUMN saja. Setelah rapat antara kementerian BUMN dan Biofarma, dihitung kebutuhan untuk vaksin rakyat Indonesia 250 juta vaksin pertahun.
Menteri Erick menyatakan bahwa tahun ini (2020) pemerintah akan memproduksi 150 juta vaksin. Serta kemudian 250 juta vaksin pada tahun berikutnya. Agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan vaksin secara maksimal. Sedangkan pernyataan Dirut Biofarma, menjelaskan bahwa selama ini kapasitas produksi vaksin (Biofarma) 40 juta pertahun. Tentu setelah dilakukan peningkatan modal, penambahan kapasitas 100 juta vaksin pertahun karena adanya pandemi Covid-19 sangat dimungkinkan.
Dengan begitu kita bisa dengan lurus dan logis menilai, bahwa kegaduhan itu bukan di dalam BUMN dan bukan ditabuh oleh Menteri BUMN. Apakah kita masih ingat karakter Rizal Ramli, sewaktu menjabat menjadi Menko pada periode pertama Presiden Jokowi? Orang yang tiada hari tanpa kegaduhan. Orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian publik bahkan presiden dengan cara-cara yang tidak elok. Orang yang merasa dirinya paling suci, paling benar, paling pro-rakyat, seraya selalu membuat gaduh di dalam kabinet. Bahkan seolah-olah dia pernah menantang Wapres Jusuf Kalla untuk berdebat secara terbuka terkait satu hal. Lagi-lagi semua dilakukan dengan cara-cara yang gaduh dan seronok.
Masih ingatkah kita cara-cara itu? Lantas apa hasil dari semua kegaduhan itu selain memperlambat kerja-kerja pemerintah. Dan kita menjadi saksi hidup dari itu semua, pada akhirnya seorang Rizal Ramli hanya menjadi pencibir pemerintah yang dikelilingi oleh para pendengkur politik. Dan kita berharap hal-hal seperti itu tidak perlu terulang untuk kesekian kalinya. Karena kita menuju kemajuan, bukan menuju kemandekan.
*Sekjen Pergerakan Indonesia, Abi Rekso Panggalih
